PM Narendra Modi Dikecam karena Ucapkan Narasi Anti Islam saat Kampanye Akbar

NTVNews - 23 Apr 2024, 18:37
Ramses Manurung
Penulis & Editor
Bagikan
Ilustrasi umat Islam di India/ist Ilustrasi umat Islam di India/ist

NTVNews.id-Perdana Menteri India Narendra Modi panen kecaman karena menggunakan kata-kata anti-Muslim dalam pidatonya pada kampanye akbar di negara bagian Rajasthan, Minggu (21/4/2024), dalam pemilihan umum yang sedang berlangsung di negara itu.

Dalam kampanye yang dihadiri ribuan pendukungnya, Modi yang juga pemimpin Partai Bharatiya Janata (BJP) melontarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut umat Islam sebagai “penyusup.”

Modi mengatakan jika partai oposisi utama, Kongres Nasional India menang Pemilu 2024, mereka akan mendistribusikan kekayaan secara tidak adil karena memprioritaskan umat Islam.

"Ketika mereka berkuasa, mereka mengatakan umat Islam mempunyai hak pertama atas sumber daya. Mereka akan mengumpulkan semua kekayaan Anda dan mendistribusikannya kepada mereka yang memiliki lebih banyak anak," kata Modi kepada pendukungnya.

"Apakah menurut Anda uang hasil jerih payah Anda harus diberikan kepada penyusup? Maukah kamu menerima ini?" imbuhnya seraya menyinggung populasi Muslim India yang berjumlah sekitar 230 juta orang.

Bukan baru kali ini Modi melontarkan ujaran kebencian terhadap umat Islam di India. Sebelumnya dia juga pernah menuduh umat Islam akan menggusur umat Hindu dengan membangun keluarga besar. Pernyataannya menuai kritik dan kecaman para pemimpin oposisi dan tokoh-tokoh Muslim terkemuka dan memicu kemarahan di seluruh dunia. Bahkan muncul aduan ke aparat hukum di India untuk menangkap Modi.

Populasi di India kini mencapai 1,44 miliar jiwa. Partai BJP yang dipimpin Modi dikritik karena memandang komunitas Muslim, termasuk pencari suaka dan pengungsi dari Bangladesh dan Myanmar, sebagai orang luar.

Kritikus menilai Modi sengaja menggunakan isu anti Islam untuk meraih simpati para nasionalis Hindu agar terpilih menjadi presiden ketiga kalinya.

"Sejak tahun 2002 hingga hari ini, satu-satunya jaminan Modi adalah melecehkan umat Islam dan mendapatkan suara," kata Asaduddin Owaisi, seorang anggota parlemen Muslim dan presiden Majlis-e-Ittehad-ul-Muslimeen Seluruh India dalam sebuah posting di media sosial X.

Senada, ketua kongres Mallikarjun Kharge juga mengkritik keras pernyataan Modi.

Dalam sebuah postingan di X, ia menilai Modi telah dipengaruhi oleh “nilai-nilai Sangh,” merujuk pada Rashtriya Swayamsevak Sangh, sebuah organisasi paramiliter Hindu sayap kanan yang berafiliasi dengan Modi di masa mudanya.

"Dalam sejarah India, tidak ada perdana menteri yang merendahkan martabat jabatannya seperti yang dilakukan Modi," kata Kharga mengutip timecom, Selasa (23/4/2024).

Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR)—organisasi advokasi dan hak-hak sipil Muslim terbesar di Amerika Serikat—juga mengecam pidato Modi.

Bahkan CAIR meminta Presiden AS Joe Biden untuk mendeklarasikan India sebagai “Negara yang Sangat Memprihatinkan" atas perlakuan sistematis yang dilakukan India terhadap Muslim India dan kelompok minoritas lainnya.

Modi sebelumnya ditolak masuk ke AS pada tahun 2005, karena keterlibatannya dengan pembantaian Gujarat tahun 2002.

Modi mengklaim peran politik utama negaranya pada tahun 2014, dengan fokus pada pembangunan dan antikorupsi. Ia terpilih kembali dengan kemenangan telak pada tahun 2019 dengan agenda yang lebih nasionalis Hindu.

Perkataan kebencian anti-Muslim telah melonjak di India, dengan laporan terbaru dari kelompok penelitian India Hate Lab yang berbasis di Washington mencatat 668 kasus pada tahun 2023. Meskipun terdapat 255 kasus yang terjadi pada paruh pertama tahun 2023, angka tersebut meningkat menjadi 413 pada paruh pertama tahun 2023. paruh kedua tahun ini, terjadi peningkatan sebesar 63%. Laporan tersebut mendokumentasikan bahwa 75% dari total kasus pada tahun itu terjadi di negara bagian yang dikuasai BJP.

Sehubungan dengan pernyataan di kampanye akbar tersebut, para pemimpin oposisi menyerukan Komisi Pemilihan Umum India (ECI) untuk menyelidiki apakah pidato Modi melanggar kode etik.

x|close