Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh buka suara terkait Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan membentuk 44 Kementerian.

Meski dikatakan sebagai koalisi gemuk, Surya paloh menegaskan penentuan jumlah menteri serta orang-orang yang akan mengisi jabatan itu sepenuhnya hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih 2024-2029.

"Komposisi nomenklatur di dalam pemerintahan baru, kabinet baru, itu tentu adalah hak prerogatif daripada Presiden," ucapnya usai lakukan Pengukuhan Pengurus DPP Partai Nasdem di Jakarta, Kamis (19/9/2024).

"Jadi kami menegaskan kembali sikap Partai Nasdem, yaitu semuanya penghormatan dan penghargaan pada hak prerogatif Presiden," lanjutnya.

Baca juga: Zulhas Bocorkan Menteri Kabinet Prabowo Bakal Bertambah Jadi 44 Orang

Terkait jatah menteri, Surya Paloh mengaku telah 2-3 kali dengan Presiden Terpilih mengenai hal tersebut.

Ia menegaskan bahwa Nasdem minta tidak diprioritaskan untuk mendapat kursi menteri. Keputusan itu sebagai bentuk etik dalam berpolitik.

"Saya mengutarakan kepada Bapak Prabowo bahwa Nasdem memberikan kesempatan kepada beliau dan kepada seluruh posisi kebijakan beliau untuk memprioritaskan seluruh partai-partai politik di luar partai NasDem untuk masuk di kabinet. Artinya NasDem bukan prioritas, itu yang saya harapkan," ungkap Surya Paloh.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia buka suara soal Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan membentuk 44 Kementerian.

Baca juga: Kementerian Era Prabowo Bakal Membengkak, Bahlil: Ya Enggak Apa-apa Kalau Kebutuhan

Bahlil menyebut, untuk penyusunan kabinet merupakan hak preregratif dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Jadi jangan kita ini bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Kita lihat saja, Pak Prabowo pasti akan mempertimbangkan ini secara matang," ucap Bahlil di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9).

Lebih lanjut, Bahlil tidak mempermasalahkan jumlah kementerian yang bertambah, menurutnya pemerintah ke depaan akan melakukan percepatan.

"Ya enggak apa-apa kalau dianggap kebutuhan, kan. Kan mau melakukan percepatan. Enggak ada masalah tinggal tupoksinya saja. Masing-masing pemimpin kan punya style yang berbeda," ungkap Bahlil.