Ntvnews.id, Jakarta - Jagat media sosial kembali dihebohkan oleh kasus kebocoran data Wajib Pajak yang menyasar para tokoh penting di Indonesia.
Kali ini, kebocoran data tersebut melibatkan 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca Juga:
Live IshowSpeed di Indonesia Tembus 18 Juta, Kalahkan Ketika Live Bareng Ronaldo
Sah! DPR Setujui Naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders
Data sensitif tersebut dilaporkan diperjualbelikan di situs dark web dengan harga fantastis, yakni Rp150 juta.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kemenkeu, Dwi Astuti, memberikan tanggapan atas kabar tersebut.
Menurutnya, pihak DJP masih melakukan investigasi untuk memastikan kebenaran informasi kebocoran data yang tengah ramai dibicarakan.
"Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," ucap Dwi saat dihubungi Ntvnews.id, Kamis (19/9/2024).
Kabar kebocoran data ini pertama kali diungkap oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, melalui akun X @secgron.
Tangkapan layar kebocoran data Wajib Pajak berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari sejumlah tokoh penting.
Teguh menyatakan bahwa 6 juta data NPWP telah diperjualbelikan oleh akun bernama Bjorka di situs Breach Forums pada 18 September 2024.
Data yang bocor tersebut tidak hanya mencakup NPWP, tetapi juga informasi pribadi lainnya seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, hingga alamat email.
"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," tulis Teguh dikutip, Kamis (19/9/2024).
Berikut daftar tokoh penting yang diketahui mengalami kebocoran data tersebut.
1. Presiden Joko Widodo (Jokowi)
2. Gibran Rakabuming Raka – Putra sulung Presiden Jokowi, Wakil Presiden Terpilih 2024
3. Kaesang Pangarep – Putra bungsu Presiden Jokowi
4. Sri Mulyani – Menteri Keuangan Republik Indonesia
5. Erick Thohir – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
6. Muhadjir Effendy – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
7. Yaqut Cholil Qoumas – Menteri Agama
8. Zulkifli Hasan – Menteri Perdagangan
9. Budi Arie Setiadi – Menteri Komunikasi dan Informatika
10. Airlangga Hartarto – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian