Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menyiapkan anggaran sebesar Rp 3,3 triliun guna mendukung program pemeriksaan kesehatan atau medical check-up gratis bagi masyarakat. Program ini berlangsung mulai tahun 2025.
Anggaran tersebut, diperuntukkan bagi 52 juta penduduk yang mengidap tuberculosis (TBC), warga yang lanjut usia maupun yang memiliki risiko penyakit katastropik (penyakit parah yang memerlukan perawatan di rumah sakit atau pemulihan dalam jangka panjang).
"Kalau tidak salah, Rp 3,3 triliun untuk (program) pemeriksaan kesehatan (gratis). Rp 3,3 triliun. (Lalu) Ada Rp 1,7 triliun (anggaran) buat penambahan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan sebagainya," ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi usai acara BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (25/9/2024).
Ia menjelaskan, pemeriksa kesehatan gratis memang merupakan bagian dari rencana pemerintahan Prabowo-Gibran. Nantinya, akan ada pemeriksaan sebagai upaya pencegahan atau preventif sekaligus promosi hidup sehat. Dengan cara itu, beban pengobatan di masa depan diharapkan bisa berkurang.
"Akan ada pemeriksaan kesehatan gratis untuk preventif dan promosi kesehatan. Supaya nanti beban untuk pengobatan dan kuratif itu berkurang. Gitu. Ini untuk mempromosikan kesehatan dan agar masyarakat mengerti bahwa ada kesehatan yang akan mereka alami," papar Hasan.
"Jadi ini untuk menciptakan generasi yang lebih sehat nantinya. Supaya SDM (sumber daya manusia) ini kan bagian dari desain SDM yang berkualitas. Jadi pendidikannya harus bagus, kesehatan juga harus bagus. Kalau kesehatan engga bagus ya kan percuma bonus demografi kita," sambungnya.
Hasan mengungkapkan, program pemeriksaan kesehatan gratis rencananya akan dilakukan selama lima tahun periode pemerintahan Prabowo-Gibran. Selama lima tahun itu, pemerintah menargetkan 200 juta warga Indonesia yang bisa mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis.
"(Ada) 200 juta (warga) selama 5 tahun," ucap Hasan.
Adapun dalam paparannya di acara BPJS Kesehatan, Hasan menjelaskan alasan mengapa program pemeriksaan kesehatan gratis baru menyasar 52 juta warga untuk tahun depan. Penyebabnya, lantaran program dijalankan sesuai urutan skala prioritas.