5 Fakta yang Harus Diketahui Soal G30S/PKI, Ajang Penghabisan Nyawa Jenderal

Ntvnews.id, Jakarta - Indonesia telah melalui banyak kejadian penting hingga tragedi besar sepanjang sejarahnya. Salah satu peristiwa yang menonjol adalah Gerakan 30 September PKI.

Gerakan 30 September/PKI, atau lebih dikenal dengan G30S/PKI, terjadi pada malam tanggal 30 September hingga awal 1 Oktober 1965. Dalam insiden ini, tujuh perwira tinggi militer Indonesia bersama beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta.

Tragedi ini bukan hanya tentang pembunuhan. Kasus ini kemudian berubah menjadi alat politik dan propaganda serta memakan banyak korban jiwa. Bagaimana sebenarnya kronologi peristiwa G30S/PKI? Berikut lima fakta mengenai G30S/PKI.

1. Ringkasan singkat tentang G30S/PKI

Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur. (Instagram)

G30S adalah gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan menjadikan Indonesia negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh DN Aidit, yang saat itu menjabat sebagai ketua Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pada dini hari 1 Oktober 1965, Letkol Untung dari Cakrabirawa (Pasukan Pengawal Istana) memimpin pasukan yang loyal terhadap PKI. Gerakan ini menyasar perwira tinggi TNI AD Indonesia.

Tiga dari enam target dibunuh langsung di rumahnya, sementara lainnya diculik dan dibawa ke Lubang Buaya. Jenazah ketujuh perwira TNI AD ditemukan beberapa hari kemudian.

2. Para pejabat tinggi yang menjadi korban

Pahlawan Indonesia yang Dibunuh PKI (Antara)

Enam perwira tinggi TNI AD yang gugur dalam peristiwa ini antara lain: 

• Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani 
• Mayor Jenderal Raden Soeprapto 
• Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono 
• Mayor Jenderal Siswondo Parman 
• Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan 
• Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo 

Selain itu, Panglima TNI AH Nasution, yang menjadi target utama, berhasil lolos. Namun, putrinya Ade Irma Nasution tewas tertembak, dan ajudannya Lettu Pierre Andreas Tendean diculik serta ditembak di Lubang Buaya.

Keenam jenderal serta Lettu Pierre Tendean kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi. Sejak disahkannya UU Nomor 20 Tahun 2009, gelar tersebut juga diakui sebagai Pahlawan Nasional.

Selain para perwira tersebut, beberapa orang lainnya juga menjadi korban pembunuhan di Jakarta dan Yogyakarta, antara lain: Brigadir Polisi Ketua Karel Satsuit Tubun Kolonel Katamso Darmokusumo Letnan Kolonel Sugiyono Mangunwiyoto

3. Setelah peristiwa terjadi

Prabowo dan Soeharto (Tangkapan Layar: Instagram)

Setelah kejadian G30S/PKI, masyarakat menuntut agar Presiden Soekarno membubarkan PKI. Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan unsur PKI dari pemerintahan.

Soeharto bertindak cepat. PKI dinyatakan sebagai dalang kudeta, dan para tokoh utamanya, termasuk DN Aidit, yang sempat melarikan diri ke Jawa Tengah, ditangkap. Anggota organisasi yang dianggap terlibat atau simpatisan PKI juga ditangkap. Organisasi tersebut termasuk Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, Gerwani, dan lainnya.

Berbagai kelompok masyarakat menghancurkan markas PKI di berbagai daerah. Mereka juga menyerang institusi, toko, kantor, dan universitas yang dikaitkan dengan PKI. Pada akhir 1965, diperkirakan sekitar 500.000 hingga 1 juta anggota dan simpatisan PKI tewas dibunuh, sementara ratusan ribu lainnya diasingkan ke kamp konsentrasi.

4. Peringatan di masa Orde Baru

Museum Lubang Buaya Jakarta (Google Maps)

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, peristiwa G30S/PKI diperingati setiap 30 September. Selain itu, 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Untuk mengenang ketujuh Pahlawan Revolusi yang gugur, Soeharto juga membangun Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur.

5. Dijadikan film propaganda

Monumen Kesaktian Pancasila (ANTARA)

Pada tahun 1984, film dokudrama propaganda mengenai peristiwa ini berjudul Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI dirilis. Film ini diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara, yang saat itu dipimpin Brigjen G Dwipayana, yang juga staf kepresidenan Soeharto. Biaya produksi film ini mencapai Rp800 juta.

Karena latar belakang produksinya, banyak yang meyakini bahwa film tersebut dibuat sebagai alat propaganda politik. Terlebih, pada masa Soeharto, film ini diwajibkan untuk ditonton oleh para pelajar dan selalu ditayangkan di TVRI setiap malam 30 September.

Setelah Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998, film yang disutradarai oleh Arifin C Noer ini berhenti ditayangkan di TVRI karena adanya desakan dari masyarakat yang menganggap film tersebut tidak sesuai dengan peristiwa aslinya.