Ini Daftar Mitra Kerja Komisi di DPR RI

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran penting sebagai badan legislatif di Indonesia, menjalin kerjasama dengan lembaga eksekutif, yudikatif, dan lembaga umum lainnya.

Kerjasama ini dilakukan dalam bentuk mitra kerja melalui komisi-komisi yang ada di DPR. Terdapat 11 komisi yang masing-masing memiliki tugas khusus dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Berikut adalah daftar mitra kerja pada tiap komisi di DPR RI.

Mitra Kerja DPR RI

Komisi I

Gedung DPR (Istimewa)

Komisi I DPR memiliki fokus pada pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan informatika, serta intelijen. Sebagai mitra kerja, komisi ini berkolaborasi dengan sejumlah lembaga, termasuk Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Selain itu, Komisi I juga bekerja sama dengan Panglima TNI serta Badan Intelijen Negara untuk mengawasi dan mengarahkan kebijakan yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan negara.

Dalam konteks komunikasi dan informasi, komisi ini berinteraksi dengan lembaga seperti Lembaga Penyiaran Publik (RRI dan TVRI), Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia.

Mereka juga terlibat dengan lembaga sensor film dan Pusat Komisi Informasi untuk memastikan transparansi dan kualitas informasi yang disampaikan kepada publik.

Komisi II

Komisi II memiliki tanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, serta mengelola reformasi birokrasi, pemilu, pertanahan, dan reforma agraria.

Di antara mitra kerjanya adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretariat Negara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri PAN-RB, serta para ketua KPU, Bawaslu, dan Ombudsman RI.

Komisi III

Komisi III bertanggung jawab atas urusan hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Di antara mitra kerja mereka adalah Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK, Ketua Komnas HAM, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Komisi Yudisial, dan Kepala PPATK.

Komisi IV

Ilustrasi Ruang DPR RI (ANTARA)

Komisi IV bertugas dalam sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan. Di antara mitra kerjanya terdapat Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Komisi V

Komisi V berfokus pada sektor infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal, transmigrasi, serta meteorologi, klimatologi, dan geofisika, termasuk dalam bidang pencarian dan pertolongan.

Mitra kerjanya meliputi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas.

Komisi VI

Komisi VI bertanggung jawab atas sektor perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, BUMN, investasi, serta standar nasional.

Di antara mitra kerjanya terdapat Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri BUMN, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Ketua KPPU, dan Kepala BSN.

Komisi VII

KOMISI VIII DPR RI AUDIENSI DENGAN KPAI TERKAIT KASUS AFIF MAULANA (NTVnews.id)

Komisi VII berfokus pada sektor energi, penelitian dan inovasi, serta industri. Mitra kerjanya mencakup Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perindustrian, Kepala BPH Migas, Ketua SKK Migas, Ketua Dewan Energi Nasional, dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Komisi VIII

Komisi VIII memiliki perhatian khusus terhadap sektor agama, sosial, penanganan bencana, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak.

Di antara mitra kerjanya terdapat Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji.

Komisi IX

Komisi IX memiliki tanggung jawab dalam sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Mitra kerjanya adalah Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Komisi X

Komisi X memiliki tanggung jawab dalam sektor pendidikan, penelitian, olahraga, dan pariwisata. Di antara mitra kerjanya terdapat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Menteri Pemuda dan Olahraga.

Komisi XI

KOMISI VIII DPR RI AUDIENSI DENGAN KPAI TERKAIT KASUS AFIF MAULANA (NTVnews.id)

Komisi XI bertanggung jawab atas sektor keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan.

Mitra kerja dati komisi XI adalah Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepala Badan Pusat Statistik, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan, serta berbagai pihak terkait lainnya.