Perpres "Publisher Rights" Pastikan Keadilan Ekonomi Bagi Industri Pers

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menegaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital Mendukung Jurnalis Berkualitas, atau lebih dikenal dengan Publisher Rights, merupakan upaya untuk menjamin keadilan ekonomi bagi industri pers di era digital.

"Kita menyaksikan ada hubungan yang asimetris antara publisher atau content creator dengan perusahaan platform digital. Dengan banyak dan beragamnya potensi ekonomi yang dihasilkan, tantangan yang dihadapi oleh konten kreator makin variatif, makin beragam, salah satunya adalah hak kekayaan intelektual," ujarnya dikutip dari Antara.

Baca Juga:

Makin Praktis! 4 Alasan Pakai Fitur Favorit Kamu di wondr by BNI

Kapolres Boyolali Kecelakaan, Sopir dan Ajudan Tewas

Nezar menjelaskan bahwa disrupsi digital telah mengubah lanskap media secara drastis. Perusahaan platform digital kini memiliki kekuatan besar dalam mendistribusikan konten sesuai minat audiens, sehingga meraih jangkauan yang lebih luas.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria (tengah) dalam jumpa pers usai acara pembukaan The 6th Indonesia Internet Expo & Summit (IIXS) di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Senin (12/8/2024). (Dok.Antara)

Selain keadilan ekonomi, Wamenkominfo juga menyoroti pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) di industri media.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah menjelaskan bahwa pengambilan berita aktual dari sumber seperti kantor berita dan lembaga penyiaran tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, selama sumber disebutkan dengan jelas.

"Ketentuan itu masih memiliki kelemahan, yaitu belum terakomodasinya ketentuan hak ekonomi dari suatu berita sebagai suatu karya sehingga berdampak terhadap sustainability perusahaan pers atau keberlangsungan hidup perusahaan pers," ucapnya.

Nezar berharap, dengan adanya Perpres Publisher Rights, ekosistem industri media di Indonesia dapat tumbuh sehat di tengah dinamika bisnis platform digital. Regulasi ini diharapkan bisa mendukung jurnalisme yang berkualitas serta memberikan keberimbangan dalam model bisnis pers nasional.