Agar Harmonis, Organisasi Masyarakat Sipil Diharapkan Kawal Pilkada 2024

Ntvnews.id, Jakarta - Menjelang Pilkada Serentak 2024, peran organisasi masyarakat sipil menjadi sorotan penting dalam menjaga iklim politik yang harmonis. Direktur Hukum dan HAM LP3S, Hadi R Purnama, menekankan pentingnya konsolidasi masyarakat sipil dalam menjaga ketertiban selama proses politik berlangsung.

"Peran OMS sangat penting sebagai organisasi masyarakat sipil yang ada di akar rumput (grassroots). Dalam beberapa tahun terakhir, ruang kebebasan sipil semakin mengecil. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi yang baik di antara masyarakat sipil untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan selama Pilkada 2024," ujar Hadi R Purnama di diskusi "Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Mewujudkan Iklim Politik yang Harmonis Menjelang Pilkada Serentak 2024", di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Ia juga mengakui bahwa dalam konteks politik, konflik atau ketegangan tidak bisa dihindari. Namun, menurutnya, organisasi masyarakat sipil memiliki peran kunci dalam menjaga stabilitas tersebut.

"Kita tahu pasti ada letupan-letupan, namanya juga politik. Maka dari itu, bagaimana kita menjaga agar Pilkada ini berjalan lancar dan damai sangat penting," kata dia.

Selain pendidikan politik dan sosialisasi, Hadi menekankan bahwa pemantauan oleh organisasi masyarakat sipil menjadi hal yang sangat penting.

"Pemantauan ini tidak hanya terkait dengan proses penghitungan suara, tetapi dalam konteks keseluruhan proses Pilkada," kata dia.

Menurut Hadi, organisasi perlu belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya untuk mengantisipasi potensi permasalahan yang mungkin muncul selama Pilkada.

Hadi juga menyoroti pentingnya menjaga keharmonisan politik di tengah persaingan yang keras.

"Persaingan politik itu cukup keras, jadi masyarakat sipil harus melakukan konsolidasi dan koordinasi yang baik, serta belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Hadi berharap agar anggota DPR yang baru bisa berkontribusi dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.

"Harapan kita besar, terutama untuk menjaga demokratisasi yang, menurut beberapa pandangan, indeksnya makin mengecil. Kita berharap anggota DPR yang baru dapat mengembalikan kebebasan ruang-ruang sipil dan kebebasan pers," jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa masalah korupsi masih menjadi pekerjaan rumah yang besar dan berharap para penegak hukum dapat diperkuat melalui kebijakan yang dihasilkan oleh DPR dan DPD.

Terakhir, Hadi menaruh harapan besar pada presiden terpilih nanti yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024. Ia berharap presiden yang baru mampu membawa perubahan yang lebih baik dari pendahulunya.

"Semoga presiden yang baru tidak terbebani oleh permasalahan-permasalahan presiden sebelumnya, dan bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk masyarakat sipil dan demokrasi Indonesia," pungkasnya.

Sementara itu, peneliti Perludem, Iqbal Kholidin mengungkapkan bahwa selain menjaga stabilitas politik, organisasi masyarakat sipil juga berperan sebagai pengawas terhadap jalannya pemerintahan dan proses elektoral.

Dia menegaskan bahwa konsep harmonis dalam iklim politik bukan hanya sekadar suasana yang damai, tetapi juga berkaitan erat dengan berjalannya proses politik sesuai aturan.

"Harmonis itu bukan sekadar adem ayem, tapi yang lebih penting adalah bagaimana keberlangsungan iklim politik berjalan sesuai aturan," kata Iqbal.

Ia menyoroti bahwa meskipun suasana terlihat tenang, seringkali penyelenggaraan negara dan proses elektoral masih diwarnai oleh berbagai permasalahan.

"Yang bisa kita lakukan adalah menjadi mekanisme check and balancing terhadap pemerintah," ujarnya.

Iqbal juga menekankan pentingnya peran OMS dalam mengedukasi masyarakat mengenai proses elektoral dan pemerintahan yang baik.

Menurutnya, pemahaman masyarakat tentang pentingnya proses politik yang sehat adalah kunci dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Kita harus terus mengupayakan agar masyarakat memahami betul pentingnya proses elektoral dan keberlangsungan pemerintahan yang baik," tegasnya.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Iqbal menyatakan organisasi masyarakat sipil akan terus mengingatkan pemerintah ketika jalannya pemerintahan tidak sesuai dengan koridor yang semestinya.

"Kami akan mencoba mengingatkan pemerintah jika mereka tidak berjalan di jalur yang benar," tambahnya.

Berbicara mengenai pelantikan 580 anggota DPR yang baru, Iqbal menyampaikan harapannya agar para legislator yang baru dilantik ini memahami betul tugas dan tanggung jawab mereka.

"Tentu kita dipaksa memiliki ekspektasi yang baik terhadap mereka, namun ke depan kita perlu terus mengingatkan mereka untuk memahami kembali tugas dan fungsinya, batasan etika, serta amanat yang sudah diberikan masyarakat melalui pemilu," ujarnya.

Selain itu, Iqbal juga menyinggung presiden yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Ia berharap presiden terpilih mampu mengemban amanat dari seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya dari mereka yang memilihnya.

"Presiden terpilih harus memahami bahwa ia terpilih dengan suara yang signifikan, sehingga penting baginya untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan demokratis, serta tidak mengabaikan esensi oposisi dan peran OMS sebagai pengawas," jelasnya.

Iqbal menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya menjaga proses pemerintahan yang demokratis dan transparan. Ia berharap pemerintahan ke depan tidak mengulangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelumnya dan tetap menghormati fungsi pengawasan yang dijalankan oleh organisasi masyarakat sipil.