Ini Tuntutan dari Aksi Cuti Massal Hakim se-Indonesia

Ntvnews.id, Jakarta - Para hakim di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia akan menggelar aksi cuti bersama hari ini sebagai bentuk upaya memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan profesi hakim.

Dalam aksi ini, mereka akan melakukan audiensi dengan Pimpinan Mahkamah Agung (MA), Pimpinan Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), serta Menteri Hukum dan HAM. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 13.00 WIB di dua lokasi terpisah.

Audiensi dengan Pimpinan MA dan Menkum HAM akan dilakukan secara terpisah. Tim pertama akan bertemu dengan Pimpinan MA dan Pimpinan Pusat IKAHI di Gedung Mahkamah Agung, sedangkan tim kedua akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM di Gedung Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam pertemuan ini, para hakim akan menyerahkan draft Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 terkait Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim.

Kemudian Solidaritas Hakim Indonesia juga membawa tiga tuntutan utama lainnya:

1. Pengesahan RUU Jabatan Hakim

Mengupayakan adanya landasan hukum yang kuat dan independen bagi profesi Hakim, yang diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Jabatan Hakim. Hal ini penting untuk menjamin kedudukan dan wibawa profesi hakim di mata hukum.

2. Pengesahan RUU Contempt of Court

Mendorong pengesahan undang-undang yang mengatur perlindungan bagi hakim dari segala bentuk penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court). Peraturan ini sangat diperlukan untuk memastikan proses peradilan berjalan tanpa intervensi, ancaman, atau tekanan dari pihak manapun.

3. Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Keamanan Hakim

Mendesak diterbitkannya peraturan pemerintah yang menjamin keamanan hakim dalam menjalankan tugasnya, termasuk perlindungan fisik dan psikologis dari potensi ancaman atau serangan yang bisa terjadi selama atau setelah menjalankan tugas peradilan

Diketahui, Ribuan hakim di Indonesia dikabarkan menyerukan aksi cuti massal, bahkan berencana turun ke jalan, sebagai bentuk protes terhadap gaji dan tunjangan yang mereka anggap tidak layak. Aksi ini diperkirakan berlangsung mulai 7 hingga 11 Oktober 2024, dengan tema "Gerakan Cuti Bersama Hakim Se-Indonesia."

Aksi tersebut akan dipusatkan di Jakarta, di mana para hakim akan mengajak lembaga dan tokoh terkait untuk berdiskusi mengenai masalah ini. Keresahan terkait kesejahteraan ini telah lama dirasakan oleh para hakim.

Baca Juga: Soal Mogok Massal Hakim, Ini Respons DPR

Mereka mengungkapkan 11 masalah utama, di antaranya gaji dan tunjangan yang tidak mencukupi, inflasi yang terus meningkat, hilangnya tunjangan kinerja sejak 2012, tunjangan kemahalan yang tidak merata, beban kerja yang tidak seimbang dengan jumlah hakim, kesehatan mental yang memburuk, menurunnya harapan hidup, serta rumah dinas dan fasilitas transportasi yang tidak memadai.

"Gerakan Cuti Bersama Hakim Se-Indonesia ini akan dilaksanakan secara serentak oleh ribuan hakim mulai tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024. Sebagian dari kami juga akan berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi simbolik sebagai bentuk protes terhadap kondisi kesejahteraan dan independensi hakim yang telah terabaikan selama bertahun-tahun," ujar Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid dalam keterangan yang diterima.

"Akibat tunjangan yang tidak mengalami penyesuaian selama 12 tahun, kini banyak hakim yang tidak mampu membawa keluarganya ke daerah penempatan kerja. Jika harus membawa seluruh anggota keluarga, hakim memerlukan biaya yang cukup besar, yang tidak dapat ditanggung dengan penghasilan mereka saat ini," tambahnya.