Ramai Soal Rudin Diganti Tunjangan, Ini Keadaan Rumah Dinas DPR di Kalibata

Ntvnews.id, Jakarta - Belum lama kebijakan rumah dinas DPR diganti dengan tunjangan menjadi sorotan.

Hari ini, DPR RI mengajak wartawan mengunjungi kompleks rumah dinas DPR yang berada di Bilangan Kalibata, Jakarta.

Dari pantuan NTVnews.id dilapangan perumahan ini terdiri dari rumah-rumah berlantai dua yang dijaga ketat oleh banyak petugas keamanan DPR RI. Setiap rumah dilengkapi dengan halaman dan taman yang terawat berkat adanya petugas kebersihan. Selain di sekitar rumah, taman juga menghiasi area kosong di perumahan tersebut.

Saat menyusuri jalanan perumahan, tidak banyak aktivitas warga yang terlihat, hanya ada beberapa petugas keamanan dan kebersihan. Sebagian besar rumah tampak kosong, meskipun ada beberapa yang dihuni atau hanya terlihat mobil yang terparkir di depan.

Secara keseluruhan, rumah dinas yang berwarna putih gading ini tampak masih dalam kondisi layak huni.

Perumahan ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti lapangan futsal, basket, taman, gedung serba guna, dan masjid. Total terdapat 580 rumah yang tersebar di blok A, B, C, D, E, dan F.

Baca Juga: Soal Besaran Tunjangan Perumahan Anggota Ganti Rumah Dinas, Ini Kata Sekjen DPR

Sebelumnya, Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, menjelaskan alasan tak lagi menyediakan rumah jabatan atau rumah dinas anggota DPR periode 2024-2029. Indra mengatakan kondisi rumah dinas anggota di Kalibata parah dan butuh perawatan yang harganya tak ekonomis.

"Adapun berkaitan dengan pengembalian tersebut yang pada intinya adalah bahwa rumah dinas tersebut memang sudah tidak ekonomis sebagai sebuah hunian. Di samping apa, sebagian besar itu kondisinya cukup parah," kata Indra saat jumpa pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024.

Baca Juga: Ajudan Wakapolres Sorong Ditemukan Tewas Tergantung di Rumah Dinas

Indra mengatakan tak jarang anggota Dewan mengurus rumah itu dengan anggaran pribadi untuk perbaikan. Ia menyebut, jika rumah jabatan anggota (RJA) dipertahankan, anggaran yang dikeluarkan lebih banyak.

"Juga ada anggota Dewan yang memang dengan anggarannya sendiri juga memelihara sehingga ada juga yang kondisinya masih cukup baik," kata Indra.

"Tetapi secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni karena mengingat usianya," tambahnya.

Indra tak menampik perubahan kebijakan menyikapi proyeksi anggota Dewan akan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurutnya, hal itu menjadi pertimbangan, di samping sisi ekonomisnya.