Debat Cagub DKI: Duel Gagasan Realistis RK dan Pramono untuk Atasi Masalah Transportasi Jakarta

Ntvnews.id, Jakarta - Dalam debat Cagub DKI Jakarta yang berlangsung semalam, dua kandidat kuat, RK dan Pramono, mengajukan gagasan tentang solusi transportasi yang dianggap realistis untuk diimplementasikan di Jakarta.

Kedua ide tersebut tak hanya berlandaskan pada pengalaman masa lalu, tetapi juga relevan dengan kondisi saat ini.

Menurut Darmaningtyas, Ketua INSTRAN (Inisiatif Strategis untuk Transportasi), gagasan RK mengenai pengembangan transportasi air bukanlah hal baru.

"Program angkutan sungai (waterway) sudah digagas dan diwujudkan oleh Gubernur Sutiyoso pada 2007, meskipun tidak berlanjut," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa rencana ini telah menjadi bagian dari Pola Transportasi Makro (PTM), sehingga landasan hukumnya sudah cukup kuat. Tantangannya kini terletak pada implementasi, termasuk investasi besar yang dibutuhkan untuk membenahi sungai di Jakarta.

Ridwan Kamil-Suswono dan Pramono Anung-Rano Karno (Youtube)

Salah satu syarat utama untuk merealisasikan transportasi air di Jakarta adalah debit sungai yang harus memadai dan stabil sepanjang tahun. Darmaningtyas menekankan pentingnya pengelolaan sungai yang optimal.

"Debit air bisa dikendalikan dengan membersihkan dan mengeruk sungai, serta mengatur pintu air agar aliran stabil saat musim kemarau dan tidak meluber saat musim hujan," katanya. Langkah ini tak hanya memperbaiki transportasi, tetapi juga membuka peluang pekerjaan baru sekaligus menjaga kelestarian sungai.

Di sisi lain, Pramono juga mengusulkan ide yang tak kalah relevan, yakni memperluas rute layanan Transjakarta menjadi Transjabodetabek. Menurut Darmaningtyas, gagasan ini juga sangat mungkin untuk diwujudkan, terutama setelah diberlakukannya UU No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ).

"UU ini memungkinkan DKI Jakarta memberikan subsidi untuk layanan transportasi dari wilayah Bodetabek yang mengarah ke Jakarta," jelasnya.

Selama ini, subsidi transportasi hanya berlaku di dalam wilayah administratif Jakarta, namun dengan aturan baru, layanan ini bisa diperluas ke kawasan aglomerasi.

Pramono-Rano di Debat Pilkada Jakarta 2024. (Nusantara TV)

Darmaningtyas juga mengingatkan bahwa isu perluasan rute ini sudah dibahas dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh BPTJ pada 24 Juli lalu. Dalam diskusi yang dihadiri oleh Kadishub dan Bappeda wilayah Jabodetabek, disepakati bahwa layanan transportasi di Jakarta seharusnya terintegrasi dengan wilayah sekitarnya.

"Layanan transportasi di Jakarta tidak boleh terputus dengan layanan di Bodetabek agar pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum," tambahnya.

Namun, ia juga mengingatkan tantangan yang mungkin timbul dari perluasan ini, khususnya terkait dengan besarnya PSO (public services obligation) yang harus disediakan oleh Pemprov DKI. Jika layanan gratis yang sudah berlaku di Jakarta diperluas ke seluruh Jabodetabek, dampak fiskalnya tentu akan signifikan.

Sementara itu, gagasan dari Cagub Dharma untuk memprioritaskan pembenahan manajemen transportasi dianggap Darmaningtyas sebagai usulan yang bisa diterima, namun ia menyatakan bahwa permasalahan utama transportasi di Jakarta bukanlah pada manajemen pengelolaannya.

"Persoalan utama justru terletak pada keengganan pemerintah daerah di sekitar DKI untuk melakukan pembenahan, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan angkutan umum, meskipun layanan di Jakarta sudah cukup memadai," tutupnya.

Dari debat ini, terlihat bahwa kedua kandidat menawarkan solusi transportasi yang tidak hanya memiliki dasar hukum dan pengalaman masa lalu, tetapi juga bisa menjawab tantangan transportasi di Jakarta dengan baik.