PDIP Gabung KIM Plus? Ini Kata Hasto

Ntvnews.id, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto bicara soal peluang partainya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Menurut Hasto, keputusan itu ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Tapi sekali lagi terkait dengan sikap partai nanti apakah berada dalam pemerintahan nanti akan diputuskan Ibu Megawati Soekarnoputri, karena ini adalah kewenangan beliau," ujar Hasto di sela ziarah ke makam Bung Karno bersama Megawati, Senin (7/10/2024).

Ia menilai, yang paling utama saat ini ialah rencana pertemuan Megawati dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Yang penting nanti ada pertemuan lebih dahulu antara Ibu Megawati Soekarnoputri dan Bapak Prabowo Subianto," kata dia.

Hasto memastikan, pertemuan antara Megawati dan Prabowo bakal berlangsung sebelum pelantikan presiden dan wakil baru pada Minggu (20/10/2024). Ia pun menilai pertemuan itu merupakan upaya positif.

"Pertemuan itu merupakan hal yang baik, bagian dari silaturahim bangsa, pemimpin bangsa. Komunikasi intens sudah dilakukan tinggal menunggu momentum yang tepat. Tentu momentum itu sebelum pelantikan Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia," kata dia.

Ditanya apa yang akan dibahas pada pertemuan itu, Hasto mengatakan tentang pentingnya kesatupaduan segenap komponen bangsa dalam menghadapi tantangan ke depan. Tantangan itu, menurut Hasto antara lain berupa ketegangan geopolitik di Timur Tengah, perang Rusia-Ukraina yang belum selesai, persoalan pangan, dan tantangan kehidupan perekonomian.

"Semua memerlukan dialog jernih antara Megawati dan Prabowo," ucapnya.

Hasto mengeklaim bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo lebih dari sekedar membicarakan berapa kursi kabinet yang akan diberikan kepada PDIP.

"Kami lebih berbicara tentang bagaimana membangun komitmen untuk bangsa dan negara. Persoalan menteri kami serahkan kepada presiden yang memiliki hak untuk itu,” jelas Hasto.

"Kata Bung Karno, for fighting a nation there are no jeurney ends. Sehingga komitmen itu yang akan jauh lebih penting daripada sekedar urusan politik praktis atau pun susunan kabinet ke depan," imbuhnya.