5 Kontroversi Masinton Pasaribu, Sempat Bersitegang dengan Luhut dan Ditolak Daftar Cabup

Ntvnews.id, Jakarta - Masinton Pasaribu diduga telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Camelia Neneng, yang mengakibatkan beberapa kancing baju Camelia menjadi lepas.

Ari Mitara Halawa, seorang anggota DPRD Tapteng dari PDIP, menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi di sebuah tempat makan durian yang terletak di Jalan Iskandar Muda, Kota Medan, pada malam sebelumnya. Dia menyatakan bahwa dirinya berada di lokasi bersama Camelia saat kejadian berlangsung.

Mereka mengunjungi tempat makan itu setelah menghadiri Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) untuk Pemenangan Pilkada Serentak 2024 yang diselenggarakan oleh PDIP Sumut di Hotel Adimulia Medan, pada hari Minggu (6/10).

Berseteru dengan Luhut

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono).

Pada tahun 2022, Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akibat pernyataannya yang menyerang Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Masinton kemudian menilai laporan itu sebagai sebuah lelucon.

Serangan Masinton kepada Luhut terkait dengan big data dan isu penundaan pemilu. Namun, Lisman tidak setuju dengan cara Masinton menyampaikan narasi terhadap Luhut dan menyatakan bahwa laporannya sudah diterima oleh MKD DPR RI.

Ajukan Hak Angket ke MK

Masinton Pasaribu (Istimewa)

Pada November 2023, Masinton menjadi sorotan publik karena telah mengajukan hak angket untuk menyelidiki keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden. Masinton juga mulai mengumpulkan dukungan untuk meloloskan hak angket tersebut.

Kritik Bea Cukai

Bea Cukai Soekarno-Hatta (YouTube)

Anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu mengkritik Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan yang tengah menjadi perhatian publik setelah tiga kejadian viral. Masinton menilai bahwa Bea Cukai seharusnya tidak menerapkan aturan yang kaku, seperti menggunakan kacamata kuda, pada April 2024 lalu. 

Masinton kemudian mengemukakan beberapa kasus lain selain tiga kejadian yang menjadi viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Kasus-kasus tersebut, menurut Masinton, menimpa pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dan juga keluhan dari WNI yang baru kembali dari luar negeri.

Tak Diterima Daftar Bupati Tapteng ke KPU

Gedung KPU RI. (Antara)

Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengajukan protes keras kepada Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin karena tidak bisa mendaftar sebagai calon Bupati Tapanuli Tengah. Protes tersebut disampaikan oleh anggota Komisi II DPR dalam rapat kerja dengan KPU.

Protes itu disampaikan Masinton saat Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia membacakan hasil kesimpulan rapat. Masinton berpendapat bahwa KPU Tapteng seharusnya menerima berkas pendaftarannya terlebih dahulu sebelum melakukan verifikasi.

Kerja KPK Mirip Sirkus

Gedung KPK. (Antara)

Anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu menilai bahwa kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini lebih menyerupai pertunjukan sirkus karena selalu mengutamakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menghabiskan anggaran negara.

"Itu anggarannya kalau saya rata-ratakan satu triliun Rupiah per tahun, jadi 15 tahun (kerja KPK) itu (menghabiskan) Rp15 triliun. Dia cuma rutinitas saja itu OTT pakai masker. Duit (yang dikorupsi) kadang dipaksain cuma Rp50 juta, dilebarin biar kelihatan banyak," tuding Masinton di tengah diskusi mengenai Perppu KPK di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (8/10).

"Dalam konteks itulah saya berkeyakinan UU KPK harus direvisi. Karena saya ingin agenda pemberantasan korupsi lebih maju lagi, tidak menjadi rutinitas menangkap menangkap, penyadapan, penyadapan, OTT, OTT. Dan itu bagi saya kerja ala sirkus," tukas dia lagi.