Satu Dekade Jokowi untuk Perluas Konektivitas Nusantara, Bangun 6.000 KM Jalan Nasional

Ntvnews.id, Jakarta - Sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2014, Joko Widodo langsung mempopulerkan konsep Indonesiasentris. Gagasan bahwa pembangunan di Indonesia tak lagi terpusat di kota-kota besar, terutama di pulau Jawa. Jokowi mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Tanah Air yang kian memperluas konektivitas masyarakat.

Infrastruktur dan konektivitas menjadi dua hal yang saling terkait. Pembangunan infrastruktur dinilai penting untuk membuka konektivitas antar wilayah. Dampaknya, peluang ekonomi baru bermunculan, lapangan pekerjaan meningkat, waktu dan biaya logistik bisa ditekan.

“Pembangunan itu berentetan ke mana-mana. Tidak hanya berfungsi untuk satu, tetapi akan berentetan ke mana-mana,” kata Jokowi dilansir Kantor Staf Kepresidenan RI.

Presiden Jokowi resmikan penyelesaian pembangunan 22 ruas jalan sepanjang 165 km di Sultra

Pembangunan infrastruktur dinilai membuat daya saing daerah meningkat. Mereka memiliki kesempatan untuk berkembang dengan memanfaatkan jejaring jalan dan jalur tol baru. Alhasil, bertambahnya daya saing ini menjadi undangan menarik bagi para investor baru. Hal lain yang terasa dengan bertambahnya infrastruktur adalah meningkatnya aspek sosial dan pembangunan manusia. Proyek pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas pendukung lainnya turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dampak positif pembangunan infrastruktur ini yang cukup terasa adalah menurunnya biaya logistik. Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia, Trian Yuserna, biaya pengiriman logistik di Indonesia saat ini sudah semakin murah. Nilainya bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Hal ini tidak terlepas dari masifnya pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Membangun Infrastruktur Sebagai Investasi Strategis

Pembangunan Jembatan Satu Dekade Pemerintahan Jokowi (Infografis NTV)

Selama periode 2015-2023, pemerintahan Jokowi telah membangun jalan nasional sepanjang sekitar 5.823 kilometer. Pada 2015, rata-rata kemantapan jalan sudah mencapai 89,36 persen dan kini sudah ditingkatkan menjadi 94,18 persen. Kemantapan Jalan yang sudah mencapai 89,36%, mampu ditingkatkan lagi menjadi 94,18%. Kondisi jalan yang kian membaik tentu berdampak positif pada durasi tempuh kendaraan. Rata-rata waktu tempuh kendaraan bisa berkurang dari 2,7 jam menjadi 2,16 jam per 100 kilometer.

Jalan tol juga semakin panjang di era Jokowi. Data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan total panjang jalan berbayar hingga saat ini mencapai sekitar 3.200 kilometer. Dalam tempo sekitar 36 tahun sejak pertama kali jalan raya berbayar dioperasikan pada 1978, panjang jalan tol yang dibangun hanya 790 kilometer. Sementara dalam satu dekade terakhir, panjang jalan tol bertambah hingga 2.432 kilometer. Artinya, sekitar 75 persen jalan tol yang ada hingga saat ini dibangun pada masa pemerintahan Jokowi.

Pencapaian penting pemerintahan Jokowi dalam sektor infrastruktur yakni pembangunan Tol Trans-Jawa yang menghubungkan Merak, Banten hingga ke Probolinggo, Jawa Timur. (Jawa Timur). Jalan tol sepanjang 1.065,5 kilometer dengan panjang 1.065,5 kilometer ini akan diperpanjang sampai ke Banyuwangi. Pada April lalu, pembangunan ruas jalan tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 175 kilometer itu telah mencapai 35 persen.

Pembangunan Jalan Tol IKN

Selain jaringan jalan raya, pembangunan jembatan juga sangat penting dalam meningkatkan konektivitas antar daerah. Selama periode 2015-2023, total panjang jembatan yang dibangun pemerintah mencapai 122.198 meter. Laporan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR pada akhir September lalu menunjukkan total panjang jalan lintas atas (flyover) dan lintas bawah (underpass) yang telah dibangun di berbagai daerah telah mencapai 25.817 meter. Sejumlah titik strategis infrastruktur ini di antaranya flyover Juanda, Jawa Timur; Kopo, Jawa Barat; Ganefo, Jawa Tengah; serta underpass Jatingaleh, Jawa Tengah dan Simpang Tugu Ngurah Rai, Bali.

Jembatan gantung menjadi alternatif akses jalan yang sangat penting di daerah yang daerah menantang sehingga sulit dibangun jalan atau jembatan biasa. Pemerintahan Jokowi telah membangun 583 jembatan gantung untuk membuka akses mobilitas dan transportasi. Belum lagi ada tambahan pembangunan jembatan-jembatan kecil lain untuk memperbaiki aksesibilitas di daerah terpencil. Pembangunan jembatan gantung seperti itu berhasil membantu masyarakat dan menurunkan biaya logistik dari 24% menjadi 14%.

Pembangunan infrastruktur yang juga sangat vital bagi masyarakat adalah fasilitas penyediaan air bersih. Hal ini menjadi prioritas dalam pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Selama periode 2015-2023, proyek pembangunan SPAM mampu menghasilkan sekitar 33.850 liter air per detik.

Presiden Jokowi tinjau proyek pengendalian banjir dan rob tahap II di kawasan Tambak Lorok Semarang, Jawa Tengah

Sementara itu, Kementerian PUPR juga telah membangun jaringan irigasi seluas sekitar 1,2 juta hektare selama 10 tahun terakhir. Sedangkan jaringan irigasi yang berhasil direhabilitasi dalam periode yang sama mencapai 4,6 juta hektare. Lalu, pembangunan sarana Sanitasi dan Persampahan telah menyentuh 13,5 juta kepala keluarga.

Pembangunan infrastruktur telah menjadi jembatan yang menghubungkan rakyat dengan kesejahteraan. Pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi bukan sekadar menumpuk beton, tetapi merupakan investasi strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemantapan infrastruktur menjadi pijakan kuat bagi Indonesia untuk melangkah ke arah masa depan yang lebih makmur dan berkelanjutan.

Menambah Akses Transportasi, Meningkatkan Mobilitas

Satu Dekade Pembangunan Jokowi (Infografis NTV)

Pembangunan sarana transportasi juga tak kalah penting untuk mewujudkan konektivitas selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kementerian Perhubungan telah membangun dan mengaktifkan kembali jalur kereta api sepanjang 1.731 kilometer spoor (km/sp) pada 55 lokasi di seluruh Indonesia.

Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kementerian telah menyelesaikan sejumlah proyek pembangunan dan peningkatan infrastruktur kereta api. “Total panjang jalur kereta api yang telah dibangun mencapai 1.731,34 kilometer, tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yang meliputi pembangunan jalur dwi ganda, jalur ganda, jalur baru, dan reaktivasi," kata Budi.

Kementerian juga melakukan peningkatan dan rehabilitasi (perawatan) jalur kereta api sepanjang 1.900 km/sp di 25 lokasi, serta elektrifikasi jalur sepanjang 522 km/sp. Adapun untuk pembangunan dan rehabilitasi sektor perkeretaapian selama 2015-2024, pemerintah telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 223,87 triliun.

Presiden Jokowi Resmikan 2 ruas tol di Sumatera Utara senilaii RP17,6 triliun

Budi menyatakan pemerintah juga mendorong pengembangan inovasi teknologi dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas perkeretaapian. Sejumlah terobosan yang telah dilakukan dalam mengembangkan perkeretaapian di Indonesia adalah dengan membangun tiga moda transportasi massal berbasis rel yaitu Moda Raya Terpadu (Mass Rapid Transit) Jakarta, Lintas Raya Terpadu (Light Rapid Transit) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi, dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh. Moda transportasi yang mampu mengangkut lebih dari 100 ribu penumpang per hari itu secara bertahap menjadi solusi kemacetan dan mengurangi polusi udara.

Sementara itu, di sektor transportasi udara, Indonesia mampu memperluas jaringan bandar udara atau bandara. Hal ini direalisasikan dengan pembangunan 27 bandara baru, termasuk di sejumlah daerah yang termasuk kategori terluar, terpencil, tertinggal, dan di perbatasan negara (3TP).

Kementerian Perhubungan pun telah merehabilitasi dan mengembangkan 64 bandara di berbagai daerah dengan memperpanjang landasan pacu, memperluas gedung terminal, serta membangun fasilitas pendukung lainnya. Menurut Menteri Budi Karya, pembangunan infrastruktur transportasi udara dalam sepuluh tahun pemerintahan Jokowi mengalami kemajuan signifikan. “Hal ini penting untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau," ujar Budi dalam keterangannya, Rabu (25/9/2024).

Jembatan Pulau Balang

Program besar lain yang tengah digenjot pemerintah melalui Kementerian Perhubungan yakni penyelenggaraan angkutan udara perintis. Hal ini sangat krusial demi mendukung konektivitas dan mengurangi disparitas harga kebutuhan masyarakat di daerah-daerah pelosok. Hingga saat ini, terdapat 41 rute jembatan udara dan 220 rute angkutan udara perintis yang tersebar di seluruh Indonesia.

Budi mengatakan rehabilitasi dan pengembangan bandara penting dilakukan untuk meningkatkan standar pelayanan dan keselamatan penerbangan. “Penyediaan jembatan udara sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas di daerah 3TP," ujarnya.

Dari hal-hal di atas, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dinilai sukses membangun infrastruktur fisik demi mendukung pertumbuhan ekonomi. Bukan hanya itu, Jokowi juga dianggap mampu memperkuat pondasi pembangunan untuk kepemimpinan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.