3 Juta Anak di Negara Maju Ini Berada di Bawah Gairs Kemiskinan

Ntvnews.id, Jakarta - Sebanyak 9,3 juta orang, termasuk tiga juta anak-anak, kini menghadapi kelaparan dan kesulitan hidup di Inggris. Hal ini berdasarkan hasil studi yang dirilis pada Rabu, 9 Oktober2, sementara pemerintahan baru Partai Buruh berada di bawah tekanan untuk berbuat lebih guna mengatasi kemiskinan anak.

Dilansir dari AFP, Jumat, 11 Oktober 2024, temuan ini muncul menjelang pengumuman anggaran pertama pemerintah pada akhir bulan, dengan krisis biaya hidup yang telah menyebabkan lonjakan penggunaan bank makanan.

Menurut laporan dari organisasi non-pemerintah Trussell Trust, hampir seperempat dari anak-anak di bawah usia empat tahun mengalami kemiskinan ekstrem.

"Yang mengejutkan, 46 persen lebih banyak anak menghadapi kelaparan dan kesulitan dibandingkan dua dekade lalu. Ini setara dengan satu dari lima anak tumbuh dalam kondisi ini," kata lembaga tersebut dalam pernyataannya.

Baca Juga: Tak Cuma Warga Miskin, Kelas Menengah Sampai Atas Dapat Nikmati Anggaran Perlinsos

Tahun lalu, sebuah laporan dari UNICEF menemukan bahwa Inggris -- anggota G7 dan NATO, serta ekonomi terbesar keenam di dunia -- memiliki salah satu tingkat kemiskinan anak tertinggi di antara negara-negara maju.

Trussell Trust memperingatkan bahwa tanpa "tindakan mendesak" dari pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer, jumlah orang yang mengalami kelaparan dan kesulitan -- yang didefinisikan sebagai hidup 25 persen di bawah garis kemiskinan -- akan terus meningkat.

Lembaga amal ini mendefinisikan garis kemiskinan sebagai pendapatan £152 ($199) per minggu untuk individu yang hidup sendiri, dan £204 untuk orang tua tunggal dengan satu anak. Ini mencakup biaya listrik, air, pajak properti, dan makanan.

Baca Juga: Bukan Cuma Bandar, Polri Bakal Miskinkan Kurir Narkoba

Trussell Trust menyarankan bahwa menghapus batasan tunjangan untuk dua anak -- yang berarti keluarga tidak dapat mengklaim subsidi negara untuk anak ketiga yang lahir setelah April 2017 -- bisa menjadi salah satu langkah untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Namun, Partai Buruh menolak untuk menghapus batasan tersebut, meskipun mendapat tekanan dari para aktivis, serikat pekerja, dan beberapa anggota parlemen mereka sendiri.

Selama dua tahun terakhir, pekerja dari berbagai sektor, mulai dari dokter dan perawat hingga guru dan masinis kereta api, melakukan pemogokan karena upah yang tidak dapat mengikuti laju inflasi.