Tunaikan Amanah Hilirisasi Nasional, Investasi Sektor Pertambangan Terus Meningkat

Ntvnews.id, Jakarta - Strategi hilirisasi produk pertambangan, dimulai dari nikel pada 2020, terbukti meningkatkan nilai tambah produk olahan industri Indonesia. Tidak saja menciptakan lapangan kerja dan multiplier effect lainnya, hilirisasi dinilai dapat mengatasi defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan.

Larangan ekspor bijih nikel mengubah lanskap industri nikel di Indonesia. Perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri berlomba menanamkan investasinya dengan membangun pengolahan dan pemurnian bijih nikel (smelter) di berbagai daerah. Salah satunya smelter milik PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, yang diresmikan Presiden Jokowi pada akhir Desember 2021.

Nilai investasi pada proyek ini mencapai Rp42,9 triliun di kawasan industri terpadu seluas 1.907 hektare. Smelter GNI mengolah bijih nikel menjadi feronikel dengan kadar 10-12%, dengan kapasitas produksi sebesar 1.800.000 ton feronikel per tahun. Sementara suplai bijih nikel yang dibutuhkan sebesar 21.600.000 WMT per tahun. Setelah beroperasi penuh, smelter ini dapat mempekerjakan 60 ribu tenaga kerja.

Masih di Sulawesi Tenggara, ada juga smelter nikel milik PT Obsidian Stainless Steel (OSS) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Perusahaan dengan 17 ribu pekerja ini memiliki kapasitas produksi ferronickel sebesar 2,2 juta ton per tahun dan billet stainless steel sebesar 3 juta ton per tahun. Di lokasi yang sama juga ada PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) yang memiliki kapasitas produksi 1 juta ton per tahun. Jumlah tenaga kerja yang tertampung di VDNI mencapai 26 ribu pekerja.

Ekosistem Hilirisasi Bauksit Bukti Sinergi Grup MIND ID (Istimewa)

Data Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (Ditjen Ilmate) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), total smelter nikel yang beroperasi hingga Maret 2024 berjumlah 44 smelter. Di samping itu ada 2 smelter tembaga, 3 smelter alumina, 2 smelter aluminium, dan 3 smelter timah. Khusus untuk pengolahan nikel, ada 19 smelter yang sedang dalam tahap konstruksi dan 7 lainnya dalam tahap feasibility study.

Meningkatnya investasi smelter nikel karena pemerintah memberikan sejumlah insentif, antara lain menghapus aturan yang tidak ramah investasi, memberikan kemudahan ijin hilirisasi serta menyediakan akses yang mudah untuk mengurus perizinan, seperti izin lingkungan, izin usaha, sertifikasi industri dan lain-lain.

Tiga tahun berjalan, hilirisasi industri nikel telah memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia. Menurut Jokowi, pada 2015 ekspor nikel Indonesia hanya bernilai Rp45 triliun. Setelah kebijakan hilirisasi diterapkan, nilainya melonjak 11 kali lipat menjadi Rp520 triliun pada 2023.

“Ada yang menyampaikan kepada saya ‘Pak itu yang untung kan perusahaan, rakyat dapat apa?’ Jangan keliru, kita pungut pajak dari sana, pajak perusahaan pajak karyawan, bea ekspor, pajak ekspor, bea keluar, belum PNBP-nya, penerimaan negara bukan pajak, besar sekali,” kata Presiden Joko Widodo di pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024 yang digelar di Hotel Alila, Surakarta, pertengahan September 2024 lalu.

Ilustrasi Tambang (Pixabay)

Program hilirisasi akan terus berlanjut. Smelter-smelter baru terus dibangun di Indonesia. Dua di antaranya yang baru beroperasi adalah smelter tembaga milik PT Amman Mineral Internasional Tbk di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan fasilitas pengolahan milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur pada September lalu.

Ada juga satu smelter bauksit milik perusahaan pelat merah, PT Mining Industri Indonesia (Persero) di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat yang diresmikan Jokowi akhir September lalu. Fasilitas pengolahan ini memiliki kapasitas produksi 1 juta ton alumina per tahun dari sekitar 3,3 juta ton bahan baku bauksit. “MIND ID Group bisa melakukan integrasi hulu ke hilir lengkap dari bauksit menjadi alumina dan aluminium sehingga kita siap menyumbangkan produk ini untuk pengembangan ekonomi nasional,” kata Direktur Utama MIND ID Hendri Prio Santoso dalam acara peresmian smelter Mempawah.

Pendapatan yang masuk melalui kebijakan hilirisasi menjadi modal bagi pemerintah meningkatkan pendapatan negara untuk pemerataan kesejahteraan. Kandungan bumi Indonesia memberi manfaat maksimal untuk rakyat. Program hilirisasi melalui pembangunan smelter dan industri pengolahan nikel, bauksit, dan tembaga telah membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja. Pendapatan negara ikut meningkat lebih dari Rp158 triliun dalam sewindu terakhir.

Meningkatkan Nilai Tambah Melalui Hilirisasi

Kebijakan Strategis Hilirisasi (Dok. NTV)

Indonesia memiliki modal yang memadai untuk menyejahterakan rakyatnya. Salah satunya dengan menghadirkan nilai tambah pada aneka produk tambang melalui proses hilirisasi. Meski demikian, pemerintah tak kunjung melahirkan keputusan tegas terkait hal ini. Akibatnya, bertahun-tahun hasil tambang mentah dari perut bumi Indonesia langsung diekspor ke berbagai negara. Pemasukan negara pun menjadi minimal.

Presiden Joko Widodo tak ingin hal itu terus berlanjut. Dia menekankan perlunya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk Indonesia. Dia mengajak para pemangku kepentingan di sektor industri, terutama pertambangan, untuk memulai hilirisasi. Barang-barang tambang diproses menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. “Sehingga negara kita memiliki nilai tambah dan memiliki multiplier effect yang besar ke mana-mana, termasuk tentu saja, dalam penciptaan lapangan kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat," ujar Jokowi dalam acara Indonesian Mining Association Award di Ballroom Hotel Ritz Carlton, Jakarta, pertengahan November 2019.

Tahap awal realisasi imbauan Presiden itu sebelumnya telah ditetapkan pada industri nikel seiring meningkatnya kebutuhan global terhadap produk tersebut. Apalagi Indonesia merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Bahkan cadangan nikel di Indonesia mencapai sekitar 52% dari total cadangan nikel dunia.

Pada awal September 2019, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengumumkan larangan ekspor bijih nikel. Namun aturan ini mulai diberlakukan efektif sejak 1 Januari 2020. Pemerintah pun memberikan masa transisi kepada pelaku bisnis nikel untuk menyesuaikan diri dengan peraturan tersebut hingga Desember 2019.

Ketentuan larangan ekspor nikel mentah ini dikukuhkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11/2019. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang intinya mengatur agar tidak ada lagi ekspor bahan tambang mentah.

Hilirisasi Membuka Jalan Baru Industri

Investasi Hilirasi (Dok. NTV)

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi menekankan perlunya hilirisasi, terutama di sektor pertambangan. Selain memiliki efek berganda dan berdampak pada penciptaan lapangan kerja, menurut Kepala Negara, hilirisasi industri tambang diharapkan akan membantu pemerintah mengatasi defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan yang sudah berlangsung lama.

Menurut hitung-hitungan Presiden, jika semua pelaku industri tambang mengadopsi hilirisasi dengan mengekspor barang setengah jadi maupun bahan jadi, dua defisit tersebut diyakini bisa diselesaikan dalam kurun waktu tiga tahun. "Itu hanya satu, kita baru berbicara satu komoditas yang namanya nikel. Belum berbicara masalah timah, batu bara, copper. Banyak sekali yang bisa kita lakukan dari sana karena dari situlah akan muncul nilai tambah," kata Jokowi.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemanfaatan dan optimalisasi komoditas mineral memiliki arti penting untuk mencapai visi Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Pengolahan bahan mentah menjadi produk industri melalui hilirisasi dan penerapan transformasi ekonomi menjadi kunci strategis.

Ekosistem Hilirisasi Bauksit Bukti Sinergi Grup MIND ID (Istimewa)

Menurut Luhut, peluang Indonesia sangat terbuka karena meningkatnya permintaan pasar global terhadap komoditas mineral dan produk turunannya serta pengembangan produk teknologi ramah lingkungan. “Indonesia memiliki peluang besar untuk memainkan peran strategis di pasar global,” tutur Luhut dalam acara Business Forum di Seoul, Korea Selatan, pada Maret 2023.

Istilah hilirisasi merujuk kepada suatu proses transformasi ekonomi berkelanjutan di mana kebijakan industrialisasi berbasis komoditas bernilai tambah tinggi, menuju struktur ekonomi yang lebih kompleks. Hilirisasi akan memberi dampak positif dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan produksi yang lebih kompleks pada proses hilirisasi juga membuka lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran. Di sisi lain, hilirisasi juga meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global dengan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing lebih. Hilirisasi membuka peluang ekspansi perdagangan dan mengurangi ketergantungan pada harga komoditas.