Kadernya Tidak Diusulkan Masuk Kabinet Prabowo, NasDem: Kami Tahu Diri

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem, Saan Mustopa, mengungkapkan alasan mengapa partainya tidak mengajukan kader untuk menjadi menteri dalam kabinet Prabowo Subianto di pemerintahan yang akan datang.

Dia menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada etika, mengingat NasDem tidak memberikan dukungan kepada Prabowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

"Ini soal etika saja dan kepantasan saja. NasDem ini kan ketika Pilpres 2024, 14 Februari yang lalu itu kan tidak memberikan dukungannya terhadap Pak Prabowo. Nah, karena itu secara etika tentu NasDem istilahnya tahu diri ya," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 14 Oktober 2024.

Baca Juga: Pimpinan MPR Tinggalkan Kemhan Usai 1 Jam Ketemu Prabowo

Saan juga menambahkan bahwa NasDem ingin memberikan kesempatan kepada partai-partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran untuk menempati posisi-posisi di kabinet.

"Sehingga kalau misalnya NasDem ribut soal kabinet rasanya kurang pas lah kan gitu loh, minta ini, minta itu kan gitu. Jadi kita lebih kepada dalam posisi tahu diri lah kan gitu. Itu aja," ujarnya.

Meskipun demikian, Saan menegaskan bahwa Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, serta seluruh kader partai akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo di masa depan. Bahkan, NasDem adalah partai pertama yang memberikan selamat atas terpilihnya Prabowo sebagai Presiden.

Baca Juga: Polri Setor Nama Calon Ajudan Prabowo-Gibran, Minimal Kombes

"Dari awal ya, Ketua Umum Pak Surya sudah menegaskan bahwa Nasdem 100 persen mendukung pemerintahan Pak Prabowo-Pak Gibran. Jadi NasDem gabung dalam pemerintahan," katanya dengan tegas.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai NasDem, Hermawi Taslim, menyatakan bahwa partai telah mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan untuk tidak mengusulkan nama kader ke kabinet Prabowo. Namun, keputusan itu tidak berarti NasDem keluar dari koalisi.

"(Kami mendukung) pemerintahan ini sukses. Kami bagian tak terpisahkan dari pemerintahan ini," kata Hermawi di Jakarta, Minggu 13 Oktober 2024.