Berhasil Menghalau Badai Covid-19, Ekonomi Indonesia Pulih Kembali

Ntvnews.id, Jakarta - Wabah akibat infeksi virus Corona, kelak dikenal sebagai Covid-19, datang tiba-tiba dan menjadi malapetaka global. Pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Cina, pada 31 Desember 2019, penyakit ini menyebar dengan cepat ke berbagai penjuru dunia. Penyakit yang menyerang sistem pernapasan ini dinyatakan masuk ke Indonesia awal Maret 2020. Perubahan tatanan kesehatan yang berdampak pada kondisi ekonomi nasional ini menjadi tantangan terbesar pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Covid-19 disebut malapetaka besar karena membuat dunia menghadapi krisis kesehatan global. Banyak negara kewalahan menyiapkan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan obat-obatan dalam menangani gelombang pasien. Badan Kesehatan Dunia memperkirakan korban tewas akibat pandemi Covid-19 berkisar 13-16 juta jiwa. Di Indonesia, hampir tujuh juta orang terinfeksi Covid-19 dan lebih dari 160 ribu di antaranya meninggal dunia.

Seperti negara-negara lain, Indonesia tidak hanya menghadapi risiko di bidang kesehatan. Sektor ekonomi dan kehidupan masyarakat ikut terpukul. Menjaga agar infeksi virus tak meluas, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Roda perekonomian tersendat. Dampaknya, pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi dan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen pada 2020.

Vaksin COVID-19 AstraZeneca

Presiden mengatakan penyebaran Covid-19 benar-benar memperlambat perekonomian dunia, termasuk Indonesia. “Pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi hal ini, untuk mempertahankan daya beli masyarakat, untuk mengurangi risiko PHK, dan mempertahankan produktivitas ekonomi, produktivitas masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia,” kata Jokowi dalam keterangan pers Sekretariat Kabinet pada 24 Maret 2020.

Penanganan Covid-19 yang membaik pada 2021 turut mendorong perekonomian nasional berangsur pulih dan kembali tumbuh di angka 3,69 persen. Pertumbuhan ekonomi ini menjadi sinyal bahwa penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah bersama semua pemangku kepentingan dan masyarakat sudah berjalan sebagaimana mestinya. Pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi Covid-19 bahkan menjadi salah satu yang terbaik di dunia dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. “Indonesia salah satu negara yang penanganan pandeminya baik,” kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adanom Ghebreyesus di sela acara Health Ministers Meeting di Yogyakarta pada Juni 2022.

Mempertahankan Daya Beli Masyarakat

Badai Covid-19 di Indonesia (Grafis NTV)

Pemerintah melakukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menangani pandemi. Pada 23 Maret 2020, melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, Jokowi menginstruksikan para menteri dan pimpinan lembaga pemerintahan di pusat dan daerah menyesuaikan fokus kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan Covid-19.

Sebulan kemudian, Jokowi menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional. Pemerintah kemudian membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Kolaborasi lintas lembaga bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Selama pandemi, perekonomian masyarakat terjepit. Per 1 Mei 2020, Kementerian Tenaga Kerja mencatat ada sekitar 1,7 juta pekerja terdampak Covid-19. Ada sekitar 375 ribu pekerja formal yang di-PHK, satu juta pekerja formal dirumahkan dan 314 ribu pekerja informal ikut terkena dampak pandemi.

Ada penyesuaian kebijakan yang dilakukan pemerintah di di sektor ketenagakerjaan, antara lain mengoptimalkan pelaksanaan Program Kartu Prakerja, khususnya bagi pekerja yang terkena PHK melalui pemberian pelatihan dan dukungan finansial. Ada pula insentif pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas bagi masyarakat terdampak dan mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) melalui Program BLK Tanggap Covid-19.

Pemerintah juga menggenjot program pengembangan dan perluasan kesempatan kerja melalui padat karya dan kewirausahaan bagi pekerja terdampak, calon pekerja migran, pekerja migran Indonesia yang dipulangkan, dan pekerja UMKM. Di tingkat nasional ada stimulus finansial bagi sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, insentif pajak, termasuk restrukturisasi kredit serta pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking hunian mewah Magnum Resort Nusantara

Jokowi meminta kementerian, lembaga serta pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. “Kita harus membantu para buruh, membantu para pekerja harian, membantu para petani, membantu para nelayan, membantu para pelaku usaha mikro dan kecil agar daya belinya tetap terjaga, agar terus beraktivitas dan berproduksi,” katanya.

Untuk membantu daya beli pekerja di sektor industri pengolahan, pemerintah sampai menalangi pajak penghasilan yang sebelumnya dibayar sendiri oleh para pekerja. Kebijakan ini dibuat agar ada tambahan penghasilan kepada pekerja di industri pengolahan selama pandemi. Alokasi anggaran yang disediakan sebesar Rp8,6 triliun.

Para pemegang Kartu Prakerja juga mendapatkan honor insentif sebesar Rp1 juta per bulan selama 3-4 bulan dengan total alokasi anggaran Rp10 triliun. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan memberikan relaksasi kredit UMKM bagi para pelaku usaha yang memiliki nilai kredit di bawah Rp10 miliar. “Pihak perbankan maupun industri keuangan non-bank dilarang mengejar-ngejar angsuran, apalagi menggunakan jasa penagihan atau debt collector. Itu dilarang dan saya minta kepolisian mencatat hal ini,” ujar Jokowi.

Penyesuaian Regulasi Pembatasan Mobilitas dan Aktivitas Publik

Badai Covid-19 (Grafis NTV)

Salah satu kebijakan pemerintah yang disorot selama pandemi adalah tidak segera melakukan pembatasan dan penutupan wilayah (lockdown) untuk membatasi laju penularan virus. Menurut Jokowi, meskipun banyak saran termasuk saran dari sebagian besar menteri, ia memilih tidak menerapkan lockdown.

Pasalnya, menurut Jokowi, dalam 2 atau 3 minggu rakyat sudah tidak memiliki peluang untuk mencari nafkah ketika lockdown diberlakukan. Di sisi lain negara juga tidak bisa memberikan bantuan penuh kepada rakyat. “Apa yang terjadi? Rakyat pasti rusuh. Itu yang kita hitung sehingga kita putuskan saat itu tidak lockdown,” ujar Presiden ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) 2023, di Jakarta.

Kunci sukses lainnya dalam menghalau Covid-19, menurut Jokowi, karena sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta TNI dan Polri. Hal tersebut, di antaranya dapat terlihat dari tingkat vaksinasi Covid-19 yang diberikan kepada masyarakat sudah lebih dari 448 juta dosis. “Itu bisa kita lakukan dan kita melihat TNI dan Polri betul-betul bekerja melampaui tugas intinya. Ke kampung-kampung ngajakin rakyat untuk mau divaksin, bukan pekerjaan yang mudah,” katanya.

Vaksin Covid-19 AstraZeneca (Pixabay)

Manajemen “gas dan rem” adalah salah satu strategi jitu dari pemerintah selama menangani Covid-19. Melalui metode ini, ada upaya menyeimbangkan penanganan di sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi. Meski kelihatan sederhana, manajemen “gas dan rem” bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan karena memerlukan hitungan yang tepat. Ketika hitungan salah, ekonomi akan jatuh. Begitu pula ketika situasi terlalu dibiarkan terlalu lepas alias tanpa ada rem, pandemi bisa naik.

Indonesia menekankan tiga faktor penting yang saling terkait ketika menangani pandemi Covid-19.Pertama, ada stimulus ekonomi yang menjamin masyarakat tidak kehilangan pekerjaan dan penghidupan. Kedua, perlindungan sosial agar masyarakat tidak kelaparan. Teraknhir, meningkatkan penanganan kesehatan untuk meminimalisir korban akibat pandemi.

Keputusan tepat serta langkah yang cepat telah mengantar Indonesia pulih dari Covid-19. Direktur Jenderal WHO Tedros Adanom Ghebreyesus menyampaikan apresiasinya untuk Indonesia ketika berjumpa JOkowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Juni 2022. “Dirjen WHO menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas pencapaian Indonesia di dalam mengatasi dan mengelola Covid-19,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mendampingi Jokowi menerima Tedros.

Di bidang ekonomi, apresiasi diberikan oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Menurut Lembaga ini kinerja ekonomi Indonesia sehat dan mampu menunjukkan pemulihan ekonomi yang baik pascapandemi. Seperti dimuat dalam laporan untuk Indonesia yang dikutip Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan pada Juni 2023, IMF menegaskan kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia kuat didukung oleh kebijakan yang terkoordinasi dengan baik termasuk formulasi kebijakan fiskal dan moneter yang hati-hati.