Pertemuan Prabowo dengan Megawati Batal

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 18 Okt 2024, 10:53
Moh. Rizky
Penulis
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. (Antara) Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Hingga kini pertemuan antara presiden terpilih dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) belum juga terlaksana. Padahal, dua hari lagi pelantikan presiden dan wakil presiden baru akan digelar.

Beredar informasi bahwa pertemuan yang dijadwalkan dihelat sebelum tanggal 20 Oktober 2024 atau pelantikan pemimpin anyar RI itu, batal dilakukan. Penyebabnya belum diketahui.

Menurut salah seorang sumber, pertemuan itu tak jadi dilaksanakan. Informasi tersebut dipastikan pada Kamis (17/10/2024).

"Iya (Pertemuan Prabowo dengan Megawati batal)," ujarnya.

Kemarin sendiri disebut-sebut sebagai hari dimana pertemuan itu digelar. Namun Prabowo akhirnya hanya bertemu dengan sejumlah ketua umum partai koalisi, yang salah satunya Surya Paloh. 

Belum diketahui apakah pertemuan Prabowo dengan Megawati baru akan dilakukan usai pelantikan atau tidak dilaksanakan sama sekali.

Adapun pertemuan dengan Mega dilakukan, sebelum PDIP menentukan arah dukungan dalam pemerintahan ke depan. Hal itu termasuk jadi-tidaknya PDIP memasukkan kadernya dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Walau demikian, Ketua DPP PDIP Puan Maharani telah menyatakan partai politik berlambang kepala banteng itu mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kader PDIP saat ini memang belum ada yang menjadi calon anggota kabinet Prabowo-Gibran. Walau demikian, sosok yang dekat dengan Megawati seperti mantan Ketua Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan (BG) dipastikan akan menjadi menteri Prabowo. Selain itu, Sri Mulyani yang pernah diharapkan PDIP menjadi Menteri Keuangan kembali di kabinet Prabowo-Gibran, dipastikan akan menjabat posisi menteri yang sama selama lima tahun ke depan.

Adapun posisi Puan yang kembali menjadi Ketua DPR, diperkirakan hasil kompromi politik Gerindra atau Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dengan PDIP.

x|close