Membangun Layanan Kesehatan Berkualitas untuk Indonesia Emas, Angka Stunting Jadi 14%

Ntvnews.id, Jakarta - Prestasi menggembirakan diraih Kabupaten Sekadau. Pemerintah daerah yang terletak di tengah provinsi Kalimantan Barat ini berhasil menurunkan prevalensi stunting yang sangat signifikan, dari 35,5 persen pada 2022 menjadi 12,2 persen pada 2023. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional pun memberikan apresiasi kepada otoritas Sekadau yang berhasil memotong prevalensi stunting hingga 23,2 persen itu.

Penghargaan BKKBN itu diterima Wakil Bupati Sekadau, Subandrio, pada puncak perayaan Hari Keluarga Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah, pada akhir Juni 2024. Menurut Subandrio, kinerja baik ini adalah hasil kerja sama dan kekompakan semua pihak. “Mari bersama-sama kita cegah stunting demi masa depan yang lebih sehat dan cerdas untuk generasi mendatang,” ucap Subandrio yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Sekadau.

Menurut Sabas, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sekadau, daerahnya tidak saja fokus pada penurunan stunting, tetapi berupaya agar tidak muncul kasus stunting baru (zero new stunting). “Hal ini dapat dicapai melalui penanganan stunting secara paripurna, komprehensif, terintegrasi, dan bersifat multisektor,” kata Sabas di acara Rembuk Stunting dan Diseminasi Audit Kasus Stunting 2024 di Sekadau, pada September lalu.

Keberhasilan menurunkan prevalensi stunting juga diraih sejumlah daerah lain. Di antaranya Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dengan penurunan sebesar 22,1 persen, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara (19,5 persen); Kabupaten Batanghari, Jambi (16,2 persen); Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (16 persen); Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah (12,3 persen); Kabupaten Siak, Riau (11,6 persen); dan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (10 persen).

Ilustrasi anak (Freepik/ jcomp)

Stunting adalah masalah kesehatan kronis akibat kurangnya asupan gizi pada periode tumbuh kembanganakdalamjangka panjang. Alhasil, pertumbuhan anak terhambat dan membuat tinggi badannya lebih rendah dibandingkan rekan-rekan seusianya. Kementerian Kesehatan menyebutkan stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas masyarakat Indonesia. Sebab, selain mengganggu pertumbuhan fisik, stunting mempengaruhi perkembangan otak yang berdampak pada kemampuan dan prestasi anak-anak.

Pada 2014, prevalensi stunting di Indonesia berada di angka 34 persen. Hingga tahun lalu angkanya turun menjadi 17,8 persen. Pada 2024 pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun kembali menjadi 14 persen. Untuk mencapai target ini, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya konsolidasi dan kerja sama seluruh pihak.

Menurut Jokowi, menangani stunting tidak hanya menyangkut urusan makanan dan tambahan gizi. Masalah sanitasi, air, hingga lingkungan kampung hingga lingkungan RT juga berpengaruh pada upaya menurunkan stunting. “Ini memang kerja bareng-bareng, kerja bersama, kerja terintegrasi, kerja terkonsolidasi sehingga hasilnya akan kelihatan,” kata Jokowi ketika meninjau kegiatan Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting, Juni lalu di posyandu di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Stunting yang tidak tertangani dengan baik akan menjadi beban dan sekaligus ancaman bagi kemajuan bangsa. Karena itu pemerintah memasukkan program prioritas percepatan penurunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Agar program ini berjalan efektif, dibentuklah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), baik di pemerintah pusat dan daerah.

Ilustrasi anak (Freepik )

Di tingkat pusat, Wakil Presiden RI menjadi Ketua Pengarah TPPS yang berperan memberi masukan kebijakan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting. Tim ini juga memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.

Sejumlah langkah pencegahan stunting yang penting dilakukan antara lain pemenuhan gizi ibu hamil hingga pemberian ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Penting pula melakukan pendampingan ASI eksklusif dengan makanan pendamping air susu Ibu (MPASI), memantau tumbuhkembanganaksertamenjagakebersihan sanitasi dan lingkungan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Budi mengatakan sejauh ini pemerintah telah berusaha maksimal untuk menurunkan prevalensi stunting. Meski demikian, sangat penting pula mendorong keaktifan masyarakat sebagai penerima manfaat. Orang tua dan masyarakat harus waspada bila berat badan anak tidak naik dalam kurun waktu tertentu. “Kalau berat badan anak tidak naik, nah itu sudah enggak sehat, cepat-cepat dikirim ke puskesmas, itu ada tata laksananya,” kata Menteri Budi.

Transformasi Layanan Kesehatan untuk Semua

Angka Stunting (NTV Grafis)

Berhasilnya penurunan angka stunting dan terjadinya peningkatan kesehatan gizi masyarakat adalah bagian dari komitmen Kementerian Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik melalui transformasi kesehatan sejak akhir 2021. Peningkatan kualitas layanan kesehatan ini menjadi fokus seiring keberhasilan Indonesia menangani krisis pandemi Covid-19 dengan baik.

Ada enam pilar transformasi kesehatan yang dijalankan pemerintah, yakni transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem kesehatan, transformasi SDM kesehatan dan transformasi teknologi kesehatan. Pelayanan kesehatan yang diarahkan pada pencegahan atau promotif preventif juga menjadi bagian transformasi kesehatan.

“Kita perkuat puskesmas, posyandu, sampai layanan kesehatan yang sifatnya promotif atau edukasi dan preventif atau pencegahan,” ujar Menteri Budi usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Oktober 2023.

Kementerian Kesehatan menggenjot transformasi kesehatan untuk mengatasi kurangnya akses layanan primer dan belum optimalnya penemuan kasus penyakit sejak dini. Langkah yang ditempuh adalah dengan membangun165 puskesmas sesuai standar, 156 di antaranya berada di Papua. Mereka juga menggalang komitmen pemerintah daerah untuk mengisi formasi pegawai bidang kesehatan 2024 sesuai kebutuhan prioritas. Ada juga Program Integrasi Layanan Primer (ILP) dari tingkat puskesmas hingga ke posyandu.

Presiden Jokowi (Youtube Sekretariat Presiden)

Kementerian bahkan merevitalisasi layanan primer dengan mengaktifkan 300 ribu posyandu dan melengkapi fasilitas puskesmas. Sementara itu, kekurangan layanan rujukan diatasi oleh pemerintah dengan pengampuan jejaring layanan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi atau ginjal.

Kebijakan lain adalah pengembangan kapasitas intervensi kardiovaskuler dan transplantasi ginjal di beberapa rumah sakit. Kementerian bahkan tengah membangun empat rumah sakit vertikal baru yang akan menjadi sentra layanan kesehatan lengkap, khususnya dalam menangani penyakit-penyakit tersebut di kawasan Indonesia Tengah dan Timur. Rumah sakit vertikal itu dibangun di Surabaya, Makassar, Ibu Kota Negara Nusantara, dan Jayapura. Selain membangun fasilitas kesehatan baru, Kementerian juga menjembatani kerja sama beberapa rumah sakit di Indonesia dengan rumah sakit di luar negeri. “Kemenkes berkomitmen melayani kesehatan masyarakat, di mana tidak ada seorang pun akan merasa terabaikan dan ditinggalkan,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi pada awal Februari lalu.

Adapun terkait pembiayaan kesehatan pengobatan kuratif (penyembuhan, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin) yang tinggi akan diatasi dengan pengendalian inflasi di sektor kesehatan. Pemerintah berusaha memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan berkualitas tanpa terbebani oleh biaya yang tinggi pembiayaan skrining kesehatan di puskesmas.

Ilustrasi Anak Sekolah SD (Pixabay)

Tantangan lain sektor kesehatan dalam negeri adalah kurangnya jumlah dokter spesialis hampir di seluruh provinsi. Saat ini Indonesia baru memiliki 49.720 dokter spesialis. Indonesia membutuhkan sekitar 30.000 untuk mencapai rasio ideal dokter spesialis, yakni 0,28 per 1.000 penduduk. Distribusi dokter spesialis juga tak merata, sekitar 59% terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Sejumlah strategi yang dijalankan pemerintah untuk mengatasi isu ini antara lain meratakan penyebaran tenaga kesehatan, memproduksi sumber daya manusia bidang kesehatan, mempermudahanlayanandanmeningkatkanmututenagakesehatan. Pada Mei lalu, Jokowi meluncurkan program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan di RSAB Harapan Kita Jakarta. Jokowi berharap terobosan di bidang pendidikan dokter spesialis ini bisa dijalankan bersama. “Agar segera menghasilkan dokter spesialis sebanyak-banyaknya dengan standar internasional,” katanya.

Pemanfaatan Teknologi Menjaga Kesehatan Publik

Ilustrasi Anak Sakit (Pixabay)

Yang tak kalah penting, pemerintah melakukan integrasi sistem data kesehatan berbasis individu. Pengembangan teknologi bidang kesehatan juga dilakukan melalui Biomedical Genome Based Science Initiative.

Pelajaran dari penanganan pandemi sangat membantu dalam pemanfaatan teknologi ini. Ketika itu tantangannya adalah akses terhadap pelayanan kesehatan yang masih belum merata hingga rasio fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia.

Menghadapi tantangan tersebut, teknologi informasi mempunyai peran yang sangat penting sebagai salah satu solusi mengatasi pandemi COVID-19. Menteri Budi mengatakan pemanfaatan teknologi informasi digital telah dilakukan saat melakukan strategi pengujian, penelusuran, dan pengobatan Covid-19. “Sistem tersebut juga berlaku untuk penyakit lain seperti TB, malaria, HIV/AIDS, dan lainnya,” kata Budi di acara Special Ministerial Conference for ASEAN Digital Public Health, Oktober 2021.

Vaksin COVID-19 AstraZeneca

Contoh lain, untuk pengujian Covid-19 telah dibangun database New All Record (NAR) sebagai sistem terintegrasi untuk mencatat hasil pengujian dan menghubungkannya dengan sistem pencatatan sipil nasional. “Dengan pengujian ini dapat dipastikan semua data COVID-19 menjadi sumber daya yang dapat dioperasikan dan berbasis individu,” kata Budi.

Ketika pandemi Covid-19, Indonesia mengembangkan sistem pemantauan kesehatan publik dalam aplikasi PeduliLindungi. Kini aplikasi itu telah dikembangkan dan bertransformasi menjadi SatuSehat yang merupakan sistem pemantauan dan informasi komprehensif tentang kesehatan masyarakat Indonesia.