Kabinet Prabowo Harus Cepat, Prof Rhenald: Ada Baiknya Tak Memiliki Tim yang Terlalu Besar

Ntvnews.id, Jakarta - Prabowo dilaporkan telah memanggil sebanyak 108 tokoh yang diperkirakan akan menjabat sebagai menteri, wakil menteri (wamen), hingga kepala lembaga untuk mengisi posisi-posisi penting di kabinet pemerintahannya yang akan datang.

Beberapa kementerian juga dikabarkan akan memiliki lebih dari dua wamen, termasuk Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meski demikian, Prabowo juga memiliki 8 program yang harus segera dilaksanakan.

Mengenai hal itu, Guru Besar Manajemen UI, Profesor Rhenald Kasali mengungkapkan bahwa semua menteri dan kepala badan harus memahami 8 program yang sudah dirancang terlebih dahulu dan harus ada tokoh yang bisa melakukan mengakomodasi program tersebut.

bintang tamu 'Don Cast' salah satu program andalan Nusantara TV, Rhenald Kasali. (Youtube Nusantara TV)

“Ada baiknya tidak memiliki tim yang terlalu besar karena tim yang terlalu besar itu sulit untuk berdampak besar gitu ya. Sejumlah negara hanya punya 15 hingga 25 anggota kabinet gitu,” ujarnya saat menjadi narasumber di program DONCAST di Nusantara TV.

“Selebihnya diserahkan kepada masyarakat, harusnya malah ada kementerian-kementerian yang dihapus. Tapi sekali lagi, ini kan adalah orkestrasi kebersamaan karena gotong royong tadi, semuanya merasa telah berjuang, daripada menimbulkan pemberontakan, lebih baik masuk aja,” ungkapnya.

Meskipun saat ini kementerian di kabinet Prabowo cukup besar, ia tetap menyarankan agar kabinet tetap lincah menjalankan program yang telah dirancang. Selain itu, Prof Rhenald juga menyarankan untuk membuat asesmen terhadap setiap kementerian.

Rhenald Kasali (YouTube Nusantara TV)

“Terus juga harus ada asesmen pada masing-masing kementerian, orang yang kurang dimana, kompetensinya kurang dimana, diadakan cepat. Karena perubahan ini kan transformasi,” ungkapnya.

Ia juga menyarankan kepada Prabowo agar membuat perjanjian dengan para menteri jika tidak bekerja dengan baik, maka harus dicopot dari jabatannya. Prof Rhenald memberikan contoh dengan apa yang sudah terjadi di KPK.

“Kita tahu jadi ada dualisme kepemimpinan KPK, komisionernya dipilih, tetapi yang memutuskan adalah para deputinya gitu yang berasal dari Kejaksaan dan Polisi. Ini harus ditegakkan, KPK harus menjalankan perannya kembali,” ungkap Prof Rhenald.