Membuka Konektivitas Menuju Kemakmuran, Jokowi Bangun 27 Bandar Udara Baru

Ntvnews.id, Jakarta - Dalam tiga tahun terakhir, jumlah pelancong nusantara yang berkunjung ke Toraja, Sulawesi Selatan, terus meningkat. Pada 2021, ada sekitar 78 ribu warga Indonesia yang menikmati pesona alam daerah pegunungan tersebut. Jumlah pengunjung ke kawasan itu naik menjadi sekitar 480 ribu pada 2022 dan 487 ribu orang setahun kemudian.

Bertambahnya pelancong ke daerah yang terkenal dengan Rumah Adat Tongkonan ini karena akses transportasi yang semakin mudah. Ada Bandara Toraja yang menghubungkan daerah ini dengan Makassar, Balikpapan dan Luwu.

Jika melalui jalan darat, perjalanan dari Makassar ke Toraja memakan waktu 9 jam. Sementara, untuk destinasi yang sama, waktu tempuh yang dibutuhkan dengan menggunakan pesawat hanya 50 menit.

Bandara Toraja diresmikan Presiden Joko Widodo bersamaan dengan Bandara Pantar di Alor, Nusa Tenggara Timur pada 18 Maret 2021. “Hampir setiap enam bulan saya tanyakan ke Pak Menhub, kapan bandara ini selesai. Akhirnya hari ini bisa diresmikan. Alhamdulillah,” kata Presiden Jokowi, saat itu.

Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Panua Pohuwato, di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, pada Seni

Kepala Negara berharap beroperasinya bandara tersebut dapat berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan menghidupkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru.

Jokowi juga mengapresiasi potensi wisata Toraja yang bisa berkembang dengan semakin terbukanya konektivitas. Apalagi pariwisata di Toraja sangat didukung oleh kekuatan budaya di sana. “Bisa saja nanti yang dari Bali langsung ke sini, bisa saja dari Jakarta langsung ke sini, bisa saja dari Bandung langsung ke Tana Toraja," ujar dia.

Bandara Toraja berkode TRT memiliki panjang landasan pacu 2 ribu meter dan lebar 30 meter yang bisa didarati pesawat ATR 72-600. Bandara ini juga dilengkapi gedung terminal seluas 1.152 meter persegi yang dapat menampung hingga 45.000 penumpang per tahun. Mulai dibangun pada 2014, proyek pengembangan Bandara Toraja menghabiskan biaya sebesar Rp800 miliar.

Bandara lain yang didorong pembangunannya oleh Jokowi di awal masa pemerintahannya adalah Bandara Rembele, Takengon, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Berjalan dua tahun, Bandara ini diresmikan Jokowi awal Maret 2016.

Jokowi berharap dikembangkannya bandara Rembele akan mempersatukan masyarakat antar daerah. Mereka pun diharapkan bisa lebih mudah mengakses kebutuhan transportasi.. "Yang persatukan kita dengan Merauke adalah konektivitas," ucapnya.

Menjalin Tol Laut dan Poros Maritim

Konektivitas Nusantara (NTV Grafis)

Selama dua periode pemerintahannya, Jokowi memang fokus pada membangun konektivitas untuk meningkatkan perputaran roda ekonomi nasional. Dalam 10 tahun terakhir, pemerintah membangun lebih dari dua lusin bandara.

Jokowi juga membenahi infrastruktur transportasi laut dan darat. Bahkan untuk angkutan laut, jargon Tol Laut pun populer di era pemerintahan Jokowi.

Konsep Tol Laut dicetuskan oleh Jokowi pada 2015. Ini merupakan program pelayaran yang bertujuan meningkatkan kelancaran distribusi dan mengurangi disparitas harga di daerah Terpencil, Tertinggal, Terluar dan Perbatasan (3TP).

Program itu juga sekaligus mewujudkan konektivitas laut secara efektif melalui kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari Barat sampai ke Timur Indonesia. Kebijakan ini ditetapkan melalui Perpres Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Perpres Tol Laut).

Dengan dibangunnya konsep Tol Laut, Jokowi berharap tidak ada lagi kelangkaan barang, seperti sembako, BBM (bahan bakar minyak), dan semen di daerah-daerah. “Kita juga berharap, dengan tol laut, harga barang menjadi lebih murah di seluruh Tanah Air,” ujar Jokowi dalam siaran pers Sekretariat Kabinet pada pertengahan Februari 2017.

Rencana pembangunan exit tol di Jalan Pattimura - Salatiga yang nantinya terhubung langsung dengan Jalan Tol Semarang - Solo

Mendukung program ini, Kementerian Perhubungan mengoperasikan ratusan kapal yang melayani berbagai daerah. Armadanya berisi 26 kapal penumpang dalam skema kewajiban pelayanan publik (PSO) dan 113 kapal Sabuk Nusantara.

Ada juga pelayaran 20 kapal rede yang menghubungkan pelabuhan kecil dengan pelabuhan utama. Selain dari kapal perintis, kapal rede juga melayani angkutan penumpang dari kapal-kapal PT Pelni. Trayek kapal-kapal rede ini telah membantu memperluas cakupan angkutan laut yang sebelumnya tidak dapat memasuki wilayah 3TP.

Kemenhub juga meningkatkan kapasitas pelabuhan agar bisa disinggahi, baik untuk bongkar muat, pengamanan, dan lain-lain. Salah satu pelabuhan yang dikembangkan adalah Pelabuhan Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Pelabuhan ini resmi menjadi jalur tol laut sejak 2020 dan disinggahi KM Logistik Nusantara 3 dengan rute Surabaya-Makassar-Jailolo-Morotai dan kembali dengan rute Morotai langsung ke Surabaya.

Menurut Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Jailolo Wisnu Sentyaki, keberadaan Tol Laut sangat bermanfaat bagi masyarakat dan pengusaha lokal. Dari Jailolo, menurut Wisnu, yang banyak diangkut adalah kopra. “Kami sedang gencar sosialisasi terus ke masyarakat mengenai muatan balik selain kopra, seperti hasil perikanan laut,” kata Wisnu dalam keterangan yang dirilis Kementerian Perhubungan pada April 2021.

Pelabuhan Sorong di Papua Barat juga dikembangkan untuk menyukseskan inisiatif Tol Laut. Konstruksi yang tengah digarap adalah memperluas areal pelabuhan dari 5 hektare menjadi 7,8 hektare dan perpanjangan dermaga sepanjang 340 meter.

Ada tiga fase proses pengembangan yang dilakukan di pelabuhan itu. Pertama, pengembangan jangka pendek yang telah dilakukan sejak 2016 hingga 2021. Fase kedua adalah pengembangan jangka menengah periode 2022-2027. Sementara fase ketiga, atau pengembangan jangka panjang akan berlangsung pada periode 2028-2036.

238 ribu kendaraan bakal padati Tol Bali Mandara saat libur panjang Kenaikan Yesus Kristus

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut progres Tol Laut cukup mendapat apresiasi masyarakat. Menurutnya, jumlah pelabuhan pasti bertambah. “Tapi yang terukur adalah Tol Laut yang kita kerjakan itu mendapat sambutan yang baik,” ucap Budi Karya Sumadi dalam Jakarta Globe Forum di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, September lalu.

Tol Laut merupakan bagian dari gagasan Indonesia Poros Maritim Dunia (IPMD) yang pernah dipromosikan Indonesia pertama kalinya ke komunitas internasional pada pertengahan November 2014 lalu di East Asia Summit ke-9 di Nay Pyi Taw, Myanmar.

Konsep poros maritim itu didasari pemikiran bahwa Indonesia berada dalam posisi geografis yang sangat strategis di antara Benua Asia dan Benua Australia serta diapit Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi itu menempatkan Indonesia pada inti lalu lintas perdagangan dunia dan sekaligus menjadi jalur transportasi laut negara-negara di dunia.

Sementara itu, perdagangan dunia sebagian besar menggunakan moda laut. Sekitar 40 persen lalu lintas kapal melintasi kawasan laut Indonesia melalui empat titik, yakni Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar.

Konektivitas sebagai Jalan Kemakmuran

Ilustrasi jalan tol. (Antara)

Pembangunan infrastruktur transportasi darat juga menjadi pencapaian besar pemerintahan Jokowi. Inilah masa di mana jalan tol, jalan nasional, jembatan, flyover hingga underpass terbanyak/terpanjang dibangun di Indonesia. Pembangunan jalan tol misalnya, mencapai 2.050 km. Rinciannya, 1.299 kilometer dibangun pada periode pertama dan 751 kilometer dibangun pada periode kedua Jokowi.

Adapun jalan nasional yang dibangun selama 10 tahun terakhir mencapai 6.000 kilometer. Infrastruktur lain seperti jembatan juga dibangun dengan total panjang 122.198 meter, 583 unit jembatan gantung, serta lebih dari 25 ribu meter jalur lintas bawah (underpass) dan jalan layang (flyover).

Seluruh pembangunan infrastruktur transportasi darat ini membuat perjalanan menjadi lebih cepat dan cukup efisien. Pada 2015, rata-rata waktu tempuh perjalanan di Indonesia mencapai 2,7 jam per 100 kilometer. Waktu tempuh itu turun menjadi 2,16 jam per 100 kilometer pada 2023.

Jokowi kerap mengatakan terbukanya konektivitas transportasi tidak hanya mempercepat waktu tempuh perjalanan, juga membuka beragam peluang pengembangan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, pembangunan konektivitas di suatu negara harus memberikan manfaat ekonomi, dilakukan merata dan inklusif, memperhatikan aspek keberlanjutan dan harus didukung pengembangan sumber daya manusia dan alih teknologi.

“Pembangunan konektivitas merupakan jalan kemakmuran bagi sebuah negara,” kata Jokowi dalam High Level Forum yang mengangkat tema “Connectivity in an Open Global Economy” di China National Convention Center, Beijing, Oktober 2023.