MUI Sebut Banyak Harapan Ditawarkan Presiden Prabowo Subianto

Ntvnews.id, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut banyak harapan yang ditawarkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pertamanya pada sejumlah isu-isu strategis nasional maupun internasional.

"Banyak hal yang menjadi harapan termasuk ketahanan pangan, ketahanan energi, keberpihakan politik luar negeri, di mana tetap kita berdiri pada anti penjajahan dan membela Palestina," ujar Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Cholil Nafis saat dihubungi dari Jakarta, Minggu.

Sebelumnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029 usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

Sebanyak 709 dari 731 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.

Setidaknya ada 20 pejabat setingkat kepala negara dan 18 pejabat setingkat menteri yang menghadiri acara pelantikan di Gedung Nusantara.

Dalam pidato pertamanya, Prabowo mengemukakan sejumlah hal strategis mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, memperkuat hubungan bilateral, hingga berdiri tegak membela Palestina.

Cholil Nafis juga sepakat dengan pidato Prabowo yang menekankan bahwa dalam kinerja lima tahun ke depan wajib memprioritaskan kepentingan rakyat.

"Bahkan dalam kinerjanya harus menjadi contoh dan kita tidak boleh bekerja untuk diri sendiri tapi untuk rakyat," kata Cholil.

Poin-poin yang disampaikan Prabowo, kata Cholil, memang menjadi tugas negara yakni memberi kesejahteraan bagi rakyatnya serta memberikan jaminan keamanan.

"Jadi kesejahteraan dan keamanan jadi dua kunci yang harus dilakukan oleh pemimpin dan janji Pak Prabowo memberi harapan," kata dia.

Cholil juga berharap janji-janji selama masa kampanye maupun dalam pidato pertama dapat terealiasasi.

"Karena kita paham hambatan-hambatan kesejahteraan rakyat dihambat karena perilaku pejabatnya yang korupsi," kata Cholil.