Diplomasi Hilirisasi di Panggung Global

Ntvnews.id, Jakarta - Hilirisasi yang dijalankan pemerintah Indonesia sejak awal Januari 2020 menjanjikan keuntungan berlipat. Di industri nikel misalnya, pengolahan bijih nikel menjadi komoditas feronikel menghasilkan nilai tambah 14 kali lipat. Bila diolah menjadi produk olahan lanjutan seperti billet SS, nilai tambahnya lebih tinggi lagi menjadi 19 kali.

Presiden Joko Widodo menekankan bahwa hilirisasi industri menjadi salah satu langkah penting Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045. Selain untuk pertambangan mineral, hilirisasi juga bisa diimplementasikan di sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan.

Baca Juga:

Prabowo Suarakan Dukungan untuk Kemerdekaan Palestina saat Pidato Pertama

Gempa Bumi Magnitudo 4,8 Guncang Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Keberhasilan hilirisasi akan membawa dampak lanjutan signifikan untuk target Indonesia menjadi negara maju. “Kalau hitung-hitungannya World Bank, McKinsey, IMF, OECD, itu di 2040 sampai 2045, saya yakin ini bisa agak maju,” kata Jokowi dalam acara pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia di Jakarta pada Juli 2023.

Indonesia pun melarang ekspor barang mentah seperti nikel dan bauksit. Cerah bagi masa depan Indonesia, kebijakan hilirisasi justru membayangi perkembangan industri baja di Eropa. Baru berjalan setahun, kebijakan Indonesia itu digugat negara-negara Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada awal 2021.

Pengembangan Hilirisasi. (Tim Grafis NTV)

Dengan melarang ekspor nikel mentah, Indonesia dianggap melanggar General Agreement on Tariffs and Trade atau perjanjian multilateral yang mengatur pelaksanaan perdagangan internasional. Uni Eropa menuding kebijakan hilirisasi Indonesia melanggar prinsip non-diskriminasi yang menuntut para negara anggota WTO memberlakukan tarif yang sama terhadap semua mitra dagang.

Negara-negara Uni Eropa menganggap perusahaan-perusahaan nikel di negara mereka tidak mendapat kesempatan yang sama dalam mengakses nikel Indonesia terkait proses hilirisasi.

Isu lain yang mencuat adalah dirty nickel atau nikel kotor terkait pemanfaatan energi fosil dalam operasional smelter dan pengabaian aspek lingkungan dalam pengolahan. Proses pengelolaan nikel Indonesia dituding tidak memenuhi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik. Uni Eropa juga menilai industri smelter Indonesia belum siap, ditambah adanya isu deforestasi dan lain-lain.

Menurut Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Krishna Hasibuan, munculnya gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan pelarangan ekspor nikel Indonesia diduga terkait tren dunia atas produksi kendaran listrik yang membutuhkan komponen nikel untuk baterai kendaraan listrik.

"Jadi mungkin mereka juga melihat bahwa mereka juga ingin membangun industri electric vehicle. Sehingga mereka memang memerlukan ingredient untuk membuat baterai, sehingga memerlukan akses untuk raw material dari nikel Indonesia," kata Bara seperti dilaporkan CNBC Indonesia pada Juni lalu.

Alasan lain UE menggugat Indonesia diungkap Bahlil Lahadalia, ketika masih menjabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Menurut Bahlil, langkah Uni Eropa itu dilatarbelakangi kelangkaan bahan baku nikel yang selama ini mereka dapatkan dari Indonesia.

Ketika Indonesia mengolah nikelnya menjadi barang jadi atau setengah jadi, perusahaan-perusahaan nikel di Eropa kehilangan suplai bahan baku. Bahlil mengatakan Indonesia tidak akan mentolerir aksi negara lain yang menentang kebijakan Indonesia walaupun dengan meminta bantuan organisasi dunia.

"Tentang WTO, diskriminasi, dan deforestasi, ini politik dagang. Tidak ada negara satu pun di dunia ini yang ingin lapaknya diambil negara lain, nggak ada. Ujung-ujungnya kita lihat ini main narasi saja tapi substansi sama," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin, awal September 2023.

Pantang Surut Melanjutkan Hilirisasi

Ilustrasi Tambang (Pixabay)

Sidang WTO pada November 2022 lalu memenangkan gugatan Uni Eropa. Meski demikian, Indonesia tak berniat menyurutkan langkah mengembangkan hilirisasi dan memilih banding. ”Ya enggak apa-apa kalah. Tapi jangan mundur. Saya perintahkan banding," ujar Jokowi di pembukaan Mahasabha Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia di Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, pada akhir Agustus 2023.

Menurut Jokowi, jika Indonesia mundur, maka sampai kapan pun tidak akan bisa menjadi negara maju. Apalagi di waktu mendatang pemerintah akan melakukan hilirisasi crude palm oil (CPO), perikanan, rumput laut, dan hasil bumi lain. “Kan saat banding memerlukan waktu. Mungkin bisa tiga tahun, mungkin empat tahun, mungkin lima tahun industri kita sudah jadi, sehingga pondasi kita kuat," kata Jokowi.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi memberikan contoh produksi rumput laut Indonesia yang merupakan yang terbesar kedua di dunia, namun diekspor dalam kondisi mentah. Padahal jika rumput laut masuk industri dan hilirisasi ada potensi nilai ekspor yang semakin bertambah. "Masak sejak (zaman) VOC 400 tahun yang lalu, kita ekspor bahan mentah sampai sekarang kita mau terus ekspor bahan mentah. Untuk saya tidak mau," ujarnya.

Bersamaan dengan proses banding, pemerintah Indonesia melakukan diplomasi hilirisasi untuk memperoleh dukungan dari negara-negara lain di dalam dan luar WTO. Langkah ini perlu dilakukan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam sengketa yang masih berlangsung.

Negara-negara yang menolak hilirisasi di Indonesia sebagian besar dari Uni Eropa. AmerikaSerikat, salah satu kekuatan ekonomi dunia, justru tidak menggugat. Beberapa negara, seperti Australia dan Papua Nugini, telah memberikan apresiasi. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Australia menyebut hilirisasi atasi downstreaming di dalam negeri merupakan hal yang sangat maju.

"Mereka melihat malah Indonesia dengan adanya downstreaming ini bisa maju, dengan leadership Presiden Jokowi Indonesia melakukan hilirisasi digitalisasi. (Itu) pekerjaan holistik terintegrasi," ungkap Luhut dalam Economic Update 2023 CNBC Indonesia, pertengahan Juli 2023.

Hilirisasi sebagai Mesin Pertumbuhan

Ilustrasi Tambang (Pixabay)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, sumber daya alam digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Kebijakan hilirisasi dan pembatasan ekspor barang mentah dapat menjadi langkah yang tepat bagi Indonesia agar hasil tambang dapat diolah menjadi komoditas yang bernilai tinggi. Dengan dihentikannya ekspor bijih nikel, pemerintah membuka keran investasi pengolahan nikel. Berdirilah puluhan smelter di berbagai wilayah Indonesia.

Tidak hanya di industri nikel, hilirisasi juga bakal berlanjut kepada komoditas lain, baik sektor mineral maupun non-mineral. Kebijakan ini dijalankan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengamanatkan agar tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah.

Meskipun ditekan negara-negara maju, Pemerintah bertekad terus maju mengembangkan hilirisasi dan ikut bersaing di pasar global. Hilirisasi adalah mesin pertumbuhan (engine of growth) yang memanfaatkan keunggulan komparatif Indonesia untuk sejajar dengan negara-negara industri maju. Kesulitan dalam melewati tahap industrialisasi ini merupakan tahapan yang harus dilewati sebagai bagian dari proses modernisasi sebuah negara.