Menambah Prioritas Pembangunan untuk Papua Maju

Ntvnews.id, Jakarta - Mengendarai motor trailnya, Presiden Joko Widodo menyusuri tujuh kilometer jalur baru yang menjadi bagian ruas jalan Wamena-Mamugu 1 di Kabupaten Jayawijaya, Papua, pada Mei 2017 lalu. Jalan itu masih berupa tanah diperkeras batu dan belum beraspal. Dengan kondisi seperti jalan itu, menurut Jokowi, ada kesulitan mengendarai motor saat ia dan timnya memantau langsung pembangunan infrastruktur jalan tersebut.

Meski masih dalam tahap konstruksi awal, pembangunan jalan itu telah membuka potensi pengembangan wilayah dan masyarakat di Papua. Ruas jalan Wamena-Mamugu 1 adalah salah satu bagian dari target 4.300 kilometer jalan Trans Papua yang digeber pemerintahan Jokowi. Dari sepanjang 287 kilometer jalan Wamena menuju Kenyam, yang teraspal baru 37 kilometer. "Tetapi ini akan terus dikerjakan," kata Jokowi dalam siaran persnya.

Baca Juga:

Prabowo Suarakan Dukungan untuk Kemerdekaan Palestina saat Pidato Pertama

Gempa Bumi Magnitudo 4,8 Guncang Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Pemerintah menggandeng Tentara Nasional Indonesia untuk membantu proses pembukaan lahan dan pengerjaan jalan tahap awal karena medan Papua yang sulit dan berat. Setelah jalur terbuka, pengerjaan memuluskan jalan dilanjutkan tim konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Kalau duet ini dilakukan terus, ini akan mempercepat," ujar Jokowi.

Pembangunan jaringan jalan yang menghubungkan berbagai wilayah Papua itu terus berlangsung. Hingga saat ini sudah sekitar 3.500 kilometer jalan Trans Papua sudah terbangun. Pemerintah pun telah membangun sekitar seribu kilometer jalan di sekitar perbatasan Papua. Sejumlah pos lintas batas juga telah didirikan.

Jembatan Youtefa yang diresmikan pada 2019 juga membuka akses mobilitas masyarakat dan menjadi ikon infrastruktur di Papua. Jembatan itu menghubungkan wilayah Holtekamp dan Hamadi di Jayapura. Jembatan sepanjang 732 meter dengan desain pelengkung baja pertama di Papua itu dibangun selama empat tahun dengan anggaran mencapai Rp1,3 triliun.

Upaya masif membangun Papua. ((Ntv Grafis))

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga merencanakan membangun jalur Trans Papua segmen Memberamo-Elelim. Proyek senilai Rp3,3 triliun itu akan menghubungkan ibu kota Provinsi Papua Pagunungan, Wamena, dengan ibu kota Provinsi Papua, Jayapura.

Konstruksi jalan sepanjang 50 kilometer itu ditargetkan selesai pada 2026. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono berharap keberadaan jalan itu dalam membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.

Jokowi mengatakan Tanah Papua menjadi prioritas pemerintah dalam mewujudkan konsep pembangunan menyeluruh di berbagai daerah Tanah Air. Konsep yang diinisiasi Jokowi sejak awal menjabat sebagai presiden itu mendorong pembangunan tak lagi terpusat di Pulau Jawa dan kota-kota besar saja. “Pembangunan Indonesia sekarang bukan jawasentris, tetapi indonesiasentris,” kata Jokowi saat meresmikan Papua Youth Creative Hub di Jayapura pada Maret 2023 lalu.

Jokowi mengajak masyarakat untuk mengawal pembangunan di Tanah Papua. Pasalnya, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan Papua sangat banyak. Dana dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota yang sudah sudah keluar sudah mencapai Rp1.036 triliun.

“Uang ini sangat besar. Sebab itu, saya minta kepada masyarakat di Tanah Papua tolong ini diawasi, dikawal, diamati terus jangan sampai belok ke mana-mana nanti tidak akan jadi barang,” kata Jokowi.

Komitmen Mendorong Kemajuan di Indonesia Timur

Ilustrasi Tambang (Pixabay)

Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah dan budaya beragam. Meski demikian, selama puluhan tahun, Papua menghadapi berbagai tantangan dalam hal pembangunan dan kesejahteraan. Pemerintahan Jokowi berusaha mengubahnya dengan menunjukkan komitmen yang kuat untuk membangun Papua melalui berbagai program dan kebijakan.

Jokowi membuat sejumlah kebijakan untuk mendorong percepatan pembangunan provinsi paling timur Indonesia itu. Presiden Jokowi berharap, dengan dibangunnya berbagai infrastruktur di timur Indonesia itu dapat memperkuat perekonomian dan menyejahterakan masyarakat Papua. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 merupakan salah satu payung hukum dalam upaya mempercepat kemajuan pembangunan di tanah Papua.

Di penghujung 2021, lahir pula Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 sebagai revisi UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Beleid ini ditujukan untuk memperkuat harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar orang asli Papua di bidang ekonomi, politik, sosial-budaya.

Bukti lain dari komitmen Presiden Jokowi adalah dia menjadi presiden Indonesia yang paling banyak mengunjungi Papua. Sudah 19 kali ia melawat ke Papua selama memimpin Indonesia. Kunjungannya itu sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat Papua sekaligus untuk memastikan proyek pembangunan berjalan baik. Apalagi pemerintah menggelontorkan dana ratusan triliun rupiah untuk membangun infrastruktur di Papua.

Pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintah dalam memajukan Papua. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menekankan pentingnya konektivitas antar wilayah di Papua. Salah satu proyek besar adalah pembangunan jalan trans Papua, yang diharapkan dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil dan meningkatkan aksesibilitas.

Pembangunan infrastruktur dan jaringan jalan ini tidak hanya bertujuan untuk memudahkan transportasi barang dan orang, tetapi juga untuk membuka akses ke pasar dan pelayanan publik. Selain itu, pemerintah juga membangun jembatan, pelabuhan, dan bandara untuk mendukung transportasi di Papua.

Dengan infrastruktur yang lebih baik, diharapkan perekonomian daerah dapat tumbuh dan masyarakat bisa mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan kesehatan. Di bidang telekomunikasi, Pemerintah juga membangun jaringan telekomunikasi Palapa Ring Timur.

Ada sedikitnya 10 bandara yang tengah dalam proses dan sudah rampung pembangunannya. Enam bandara berada di Provinsi Papua yaitu Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil, Bandara Nabire Baru, dan Bandara Mopah. Sedangkan empat bandara lainnya berada di Provinsi PapuamBarat, yaitu Bandara Rendani Manokwari, Bandara Waisai Raja Ampat, Bandara Wasior Baru, dan Bandara Baru Siboru Fak-fak.

Ilustrasi Tambang (Pixabay)

Di Kabupaten Jayapura, Pemerintahan Jokowi mendorong dibangunnya pelabuhan peti kemas di distrik Depapre serta sejumlah pelabuhan di Nabire, Pomako, Moor, Serui, dan Kaimana di Papua Barat. Pelabuhan-pelabuhan itu kini terkoneksi sebagai bagian dari pelabuhan tol laut trayek Jayapura-Sorong-Merauke yang membantu mobilitas orang dan barang.

Pemerintahan Jokowi juga berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi lokal di Papua. Salah satu strategi yang diterapkan adalah pengembangan sektor pertanian dan perikanan. Melalui program-program seperti Program Percepatan Pembangunan Ekonomi Papua (P3EP), pemerintah memberikan dukungan kepada petani dan nelayan dalam bentuk pelatihan, penyediaan bibit unggul, serta akses ke pasar.

Selain itu, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi perhatian. Pemerintah menyediakan modal dan pelatihan bagi pelaku UMKM agar mereka dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, ekonomi lokal dapat tumbuh dan masyarakat Papua dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.