Profil Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri

Ntvnews.id, Jakarta - Dalam susunan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, nama Arif Havas Oegroseno muncul sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu).

"Arif Havas Oegroseno, wakil menteri luar negeri." ujar Prabowo saat pengumuman kabinet di Istana Negara Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024.

Baca Juga: Prabowo Lantik Menteri Kabinet pada Senin Pagi

Ia ditunjuk untuk mendampingi Menteri Luar Negeri Suguono dalam menjalankan tugas-tugas diplomatik penting bagi Indonesia di panggung internasional.

Prabowo dan kabinet pemerintah Republik Indonesia. (Youtube Sekretariat Presiden)

Berikut profil singkatnya.

Arif Havas Oegroseno, yang lebih akrab disapa Havas, lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 12 Maret 1963.

Sejak awal kariernya di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), ia dikenal sebagai sosok yang berdedikasi dan berprestasi di bidang hukum internasional dan diplomasi.

Sebagai diplomat karier, Havas telah menempati sejumlah posisi penting di dunia internasional, termasuk menjadi Duta Besar RI untuk Jerman sejak tahun 2018.

Havas memiliki latar belakang pendidikan yang solid, terutama di bidang hukum internasional.

Ia menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Diponegoro (1986), dan kemudian melanjutkan studi Master of Law di Harvard Law School pada tahun 1991-1992.

Berikut adalah beberapa posisi penting yang pernah diemban Havas:

Duta Besar RI untuk Jerman (2018-sekarang)

Duta Besar RI untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa (2010-2015)

Presiden Konferensi Hukum Laut Internasional PBB (2010-2011)

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian
Internasional Kemlu RI (2007-2010)

Ketua Delegasi RI Submisi Ekstensi Landas Kontinen Indonesia ke PBB (2007-2010)

Chief Negotiator untuk berbagai perjanjian penting seperti Perjanjian Ekstradisi, Perjanjian MLA, dan Perjanjian Keamanan RI-Australia (2009)

Direktur Perjanjian Polkamwil (2003-2007)

Dalam perjalanannya sebagai diplomat, Havas sering kali terlibat dalam perundingan yang menentukan posisi Indonesia di ranah internasional.

Salah satu perannya yang menonjol adalah ketika ia menjadi Presiden Konferensi Hukum Laut Internasional PBB pada tahun 2010-2011, sebuah posisi prestisius yang menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap kemampuan diplomatiknya.

Ia juga terlibat dalam perundingan perbatasan serta penanganan perjanjian-perjanjian penting antara Indonesia dan negara lain.