Viral Pegawai Non-Muslim Jadi Panitia Pemberangkatan Haji, Begini Kata Kemenag

Ntvnews.id, Jakarta - Media sosial dihebohkan dengan kabar bahwa ada dua orang pegawai yang bertugas sebagai Panitia Pemberangkatan Jemaah Haji. Baru-baru ini terungkap bahwa lokasi para pegawai tersebut bertugas adalah di Kota Parepare ke Embarkasi UPG Makassar. 

Menyusul kabar tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Parepare, Fitriadi buka suara dan mengatakan bahwa hal tersebut adalah kejadian wajar dan tidak ada satu aturan yang dilanggar. Tapi, kata dia, harus dijelaskan ke publik agar tidak salah paham. 

Ia mengatakan bahwa Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji yang berasal dari Kota Parepare tergabung pada Kloter UPG 3. Mereka hanya sebatas mengantar jemaah sampai ke Embarkasi UPG di Asrama Haji Sudiang, bukan menjadi PPIH yang ke Arab Saudi. 

jemaah haji di pesawat terbang menuju jeddah (Media center haji)

"Banyak komentar/netizen yang menyangka bahwa panitia tersebut sampai ke Arab Saudi, sehingga terjadi penolakan," kata Fitriadi seperti dilansir dari keterangan resminya yang dikutip pada Senin, 20 Mei 2024. 

Fitradi mengatakan bahwa Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji asal Kota Parepare terdiri dari pegawai Kementerian Agama dan pemerintah daerah seperti Bagian Kesra Setdako, Dinas Kesehatan, Polresta, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo.

"Tidak ada suatu keharusan semua petugas tersebut harus beragama Islam," ujarnya.

Kemudian tugas Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji asal Kota Parepare hanya memastikan bahwa semua jemaah dan barang-barangnya dalam keadaan aman dan selamat sampai ke Embarkasi Makassar sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 

"Untuk Bapak Dominggus, S.Th tergabung pada tim Pelayanan Koper Jemaah, dan Bapak Yohannes Salu Tandi Allah, S.Ag tergabung pada Pelayanan Penerimaan Jemaah. Tugas-tugas tersebut tidak terkait dengan ritual ibadah," jelas dia.

Menutup keterangan itu, ia memastikan bahwa Kementerian Agama Parepare memberikan layanan maksimal kepada semua umat beragama dan melibatkan semua pegawai Kementerian Agama tanpa terkecuali sehingga terjadi kesetaraan, toleransi, modernisasi, dan sinergitas.