Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) merespons soal jajaran Kabinet Merah Putih yang akan dievaluasi setiap enam bulan.
Menurutnya, evalusi merupakan suatu keharusan untuk memastikan akuntabilitas publik.
"Harus dievaluasi setiap saat karena kita ini pekerja dengan akuntabilitas publik, kalau tidak dievaluasi pasti akan rugi," ucap Cak Imin di Jakarta, Senin (28/10/2024).
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja kabinet dan menjawab tuntutan masyarakat akan transparansi dan efektivitas pemerintahan.
Baca juga: Prabowo Evaluasi Menteri-Wamen dalam 6 Bulan, Target yang Korup hingga Kurang Tenaga
Selain itu, dengan evaluasi rutin akan menjadi alat penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
Lebih lanjut, Cak Imin menyebut dirinya sudah mulai berkantor dan berkoordinasi dengan kementerian-kementerian di bawaah koordinasinya.
"Lalu membuat target jangka pendek, jangka panjang sudah mulai," jelasnya.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto bakal mengevaluasi 53 menteri dan 56 wakil menteri Kabinet Merah Putih. Evaluasi dilakukan dalam waktu enam bulan kepemimpinannya.
Baca juga: Cak Imin Jadi Menko Pemberdayaan Masyarakat, Tempati Kantor Kemenko PMK
Hal ini diungkap adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Hashim menekankan bahwa Prabowo adalah orang yang tegas.
"Saya sudah dengar bahwa setelah 6 bulan (dilantik Oktober 2024), Maret-April tahun depan (2025), setiap menteri dan wakil menteri akan dievaluasi," ujar Hashim dalam Dialog di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).
"So, ini kalau dalam 6 bulan pertama, ya maaf yang kurang efisien, korup, atau kurang berdaya. Mungkin lelah atau kurang tenaga, bisa ngerti kan? Akan dievaluasi. Dan dia (Prabowo) orangnya tegas, banyak yang sudah tahu," papar dia.