DPR Minta Kapolda NTT Evaluasi Pemecatan Rudy Soik

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi III DPR meminta Polda Nusa Tenggara Timur untuk meninjau kembali keputusan memecat Inspektur Dua Rudy Soik dari jajaran kepolisian. DPR mencurigai adanya kejanggalan dalam proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Ipda Rudy Soik.

Polda NTT diimbau untuk lebih teliti dalam menangani kasus ini, mengingat perhatian publik yang besar terhadap kasus ini dan potensi dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Komisi III DPR mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kapolda NTT dan Kapolda Sulawesi Tengah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Salah satu agenda utama adalah membahas pemecatan Ipda Rudy Soik dari Polda NTT.

Baca Juga: BI Aceh Sebut Pelaku Usaha Mikro Didominasi Pembayaran Menggunakan Sistem QRIS

Rapat ini juga dihadiri oleh Kapolda NTT, Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga, Senin, 28 Oktober 2024.

Selain itu, Rudy Soik beserta tim kuasa hukumnya hadir, termasuk perwakilan dari Jaringan Nasional Anti-Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yaitu Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dan Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus.

Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman, menyatakan bahwa rapat dengar pendapat ini dilakukan semata-mata untuk memahami permasalahan secara menyeluruh dan mencari solusi.

"Kesimpulannya kita ingin mencari solusi tanpa tendensi mendiskreditkan institusi atau orang," ujarnya.

Baca Juga: Kapolda NTT Usap Kepala Rudy Soik dan Lontarkan Ucapan Ini

"Dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan," tuturnya.

Terakhir, Komisi III meminta Polda NTT mengusut tuntas tugas kasus mafia BBM ilegal yang sempat dibongkar Ipda Rudy Soik.

"Kami meminta Kapolda NTT fokus melakukan proses penegakan hukum terhadap kasus TPPO dan BB ilegal tanpa pandang bulu dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara," pungkasnya.