Menag: Haji Tak Boleh Gagal Gegara Transisi Pemerintahan

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya memastikan penyelenggaraan haji di tahun mendatang tidak terganggu oleh transisi pemerintahan.

Ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI mengenai evaluasi penyelenggaraan haji 2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2024.

"Haji tidak boleh gagal hanya karena masalah transisi pemerintahan," katanya, dikutip dari Antara.

Kementerian Agama (Kemenag) pun mengajak Komisi VIII untuk bekerja sama dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan haji 2025.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI (Antara/ Tri Meilani Ameliya.)

Dalam pemerintahan mendatang di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Badan Haji dan Umroh akan dibentuk sebagai lembaga mandiri, terpisah dari Kemenag.

Ini bertujuan agar pemerintah dapat fokus meningkatkan kualitas dan kenyamanan penyelenggaraan ibadah haji.

Kepala Badan Haji dan Umroh, Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan harapan Presiden untuk menjadikan badan ini mandiri dalam operasional haji tahun depan.

Irfan menekankan dua misi utama: memastikan keamanan jamaah selama perjalanan dan memberikan kenyamanan dalam pelaksanaan ibadah di tanah suci.

Meski kolaborasi dengan Direktorat Haji dan Umroh Kemenag masih berlanjut tahun ini, ia menargetkan badan tersebut dapat beroperasi secara mandiri mulai 2025. Target penuh untuk mandiri sepenuhnya ditetapkan pada tahun 2026.