DPR Semprot Kementerian Pertanian Tentang Hal Ini

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengkritik Kementerian Pertanian terkait isu bahwa mereka akan mengambil alih proyek infrastruktur irigasi.

Hal ini disampaikan dalam rapat kerja (raker) perdana Komisi V DPR RI dengan pemerintah, termasuk dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 29 Oktober 2024.

"Kami sudah mendapatkan isu, dalam tanda kutip, bahwa irigasi itu akan dikerjakan oleh Kementerian Pertanian," kata Lasarus.

Baca Juga: DPR Buka Suara Soal Kemungkinan Diadakannya Kembali UN

Ia menekankan bahwa proyek irigasi, mulai dari primer, sekunder, hingga tersier yang langsung terhubung ke sawah-sawah masyarakat, seharusnya tetap menjadi bagian dari Kementerian PU.

"Itu sangat teknis sekali, harusnya tetap menjadi domainnya Kementerian PU," tambah Lasarus. Ia khawatir bahwa jika irigasi dikerjakan oleh Kementerian Pertanian, maka tugas utama kementerian tersebut bisa terbengkalai.

Lebih lanjut, Lasarus menyinggung bahwa Indonesia masih mengimpor beras dalam jumlah besar setiap tahunnya.

Baca Juga: DPR Soroti Alokasi Anggaran Pendidikan untuk…

"Indonesia secara keseluruhan berapa juta ton kita impor per tahun, kok urusin irigasi yang menjadi pekerjaannya PU? Kenapa enggak kembangkan bibit yang cocok di tanah kita?," tanyanya.

Meski demikian, Lasarus menyadari bahwa keputusan mengenai pembagian tugas itu berada di tangan pemerintah.

"Tapi ini domainnya pemerintah, kami serahkan saja ke pemerintah," pungkasnya.