Duel Strategi Calon Gubernur Sumut Hadapi Judi Online

Ntvnews.id, Jakarta - Kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, yaitu Bobby Afif Nasution-Surya dan Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, memiliki pendekatan yang berbeda dalam menghadapi masalah judi online.

Bobby dan Surya berencana untuk berkolaborasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sedangkan Edy dan Hasan lebih menekankan pada penguatan ekonomi keluarga sebagai solusi.

Baca Juga: Nahas! Detik-detik Jembatan Ambruk, 7 Orang Tewas Mengenaskan

Pendekatan masing-masing pasangan calon ini diungkapkan dalam debat pertama Pilkada Sumut yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Rabu malam (30/10/2024).

Selain membahas judi daring, mereka juga mengemukakan rencana dan komitmen terkait pemberantasan narkoba serta pentingnya transparansi informasi.

Pasangan nomor urut 2, Edy-Hasan, berpendapat bahwa salah satu penyebab utama orang terjebak dalam judi adalah masalah ekonomi. Mereka berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga agar masyarakat tidak lagi tergoda untuk berjudi.

Bobby Afif Nasution-Surya. (Youtube KPU Sumut)

"Jika ekonomi masyarakat kita semakin meningkat dan semakin baik, dia tidak akan terbuai lagi untuk ikut-ikutan judi online," ujarnya.

Hasan juga menjelaskan perlunya pemerintah dalam memperluas akses dan meningkatkan sumber daya ekonomi bagi keluarga, terutama untuk perempuan, agar dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian rumah tangga.

"Dengan penguatan ekonomi, masyarakat akan lebih fokus membina keluarganya," katanya.

Di sisi lain, pasangan nomor urut 1, Bobby-Surya, berargumen bahwa masalah ekonomi bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan orang terjebak dalam judi online.

Mereka mencatat bahwa bahkan individu yang memiliki cukup uang pun sering terlibat dalam praktik tersebut.

"Sebetulnya, salah satu penanggulangan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa judi ini merusak sendi-sendi perekonomian," ucap Surya.

Surya menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan kampanye anti-judi online dan menjalin kerja sama dengan PPATK untuk mendata pelaku judi online.