Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjelaskan alasan peningkatan anggaran Kementerian HAM dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun. Salah satu alasannya adalah penambahan staf di kementeriannya.
"Saya sampaikan mengapa kami membutuhkan dukungan. Setelah saya hitung kekuatan personel saya yang ada sekarang 188 staf Pak. Dengan adanya struktur baru saya membutuhkan 2.544 staf. Dari 2.544 staf ini, hanya dari dukungan gajinya berapa kita?" kata Pigai dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Oktober 2024.
Pigai menjelaskan bahwa anggaran Rp 14 miliar dibutuhkan hanya untuk 188 staf, dan jika jumlah staf meningkat menjadi ribuan, biaya akan meningkat drastis, termasuk tunjangan dan biaya pembangunan.
Baca Juga: Menham Natalius Pigai di DPR: Saya Bangga Hari Ini Karena Saya Diserang
"Kalau saya punya staf 2.544 maka hanya untuk gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp 1 triliun. Konsekuensi dari penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp 1,2 Triliun. Itu untuk gaji dan tunjangan staf belum untuk program atau biaya pembangunan," ujar Pigai.
"Saya kira adapun satu program saja yang saya ingin sampaikan selain yang lain sudah dibaca di media tentang universitas itu tidak perlu saya jelaskan Bapak/Ibu sekalian dan pimpinan Komisi XIII sudah tahu lah," tambahnya.
Pigai mengatakan satu program yang direncanakan harus menyentuh seluruh rakyat Indonesia, yakni 280 juta jiwa, dengan target pembentukan 83 ribu kelompok siap turun ke lapangan.
"Satu program saja yang saya ingin sampaikan. Saya mau membumikan HAM seantero nusantara. Saya mau membumikan karena program hal itu adalah program yang menyentuh individu langsung berarti program yang menyentuh 280 juta orang. Mengubah mindset karena itu lah saya targetkan 83 ribu kelompok," ujar Pigai.
Baca Juga: Momen Kocak Pigai, Nyetir Mobil Sendiri Sambil Hisap Cerutu
"Dan saya sudah bentuk tim saya di lapangan 1.007 tim yang siap bekerja dan nanti di dalam perjalanan kita akan meng-organize pasukan-pasukan kami dan nanti lebih mudah, karena kita bentuk kantor wilayah," tambahnya.
Pigai menjelaskan bahwa satu kantor dapat diberikan anggaran Rp 100 juta, sehingga permintaan anggaran Rp 20 triliun dianggapnya realistis.
"Dari 83 ribu kelompok yang basisnya itu di pedesaan yang kita siapkan. 1 kelompok atau 1 wilayah saya kita kasih Rp 100 juta," ujar Pigai.
"Untuk mencapai Rp 20 triliun saya mempunyai lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut. Baru 1 program saja udah Rp 8,3 triliun. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang tadi saya sebut Rp 1,3 triliun maka sudah Rp 9,5 triliun. Belum lagi program-program lebih dari 200 program yang saya siapkan. Kalau pimpinan berkenan saya bisa bikin lebih dari 1.000 program," pungkasnya.