Soal Penyelamatan Sritex, DPR: Pertolongan Negara Tidak Selalu Harus soal Uang

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 1 Nov 2024, 12:06
Deddy Setiawan
Penulis
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Sritex/Ist Sritex/Ist

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Misbakhun, angkat bicara mengenai rencana pemerintah untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex.

Dia menyatakan memahami kekhawatiran pemerintah terkait industri tekstil nasional dan jumlah tenaga kerja besar yang dimiliki Sritex. Namun, Misbakhun mengingatkan bahwa bantuan tidak selalu berarti berupa dukungan finansial.

"Pertolongan dan bantuan negara itu kan tidak mesti harus dalam bentuk, 'Oh diinjeksi uang'. Kan tidak. Bisa juga dalam bentuk satu, melakukan aturan-aturan yang bisa membantu dia, membantu dia keluar dari situasi kesulitan keuangan. Karena apa? Proses kepailitannya, proses kepailitannya kan sudah berjalan. Dia mengalami kegagalan kan hanya karena satu tagihan," papar Misbakhun, selepas menghadiri pembukaan ISEF 2024, Jumat (1/11/2024).

Baca Juga: Kemendag Mau Bahas Permendag 8/2024 yang Dituding Jadi Biang Kerok Pailit Sritex

Misbakhun menegaskan bahwa peran negara bisa hadir dalam berbagai bentuk, dan dia yakin bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki solusi yang tepat.

"Jangan dianggap karena yang memberikan komentar Bapak Presiden, seakan-akan negara itu harus membantu dalam bentuk keuangan," katanya.

Dia juga berpendapat bahwa dukungan pemerintah untuk Sritex bisa diwujudkan melalui restrukturisasi kredit, yang menurutnya bukan bentuk bantuan langsung, melainkan menunjukkan keberpihakan negara.

Baca Juga: Prabowo Turun Tangan Kirim 4 Menteri Selamatkan Karyawan Sritex

Misbakhun menolak pandangan bahwa komentarnya berarti dia tidak mendukung penyelamatan Sritex. Menurutnya, semua pihak perlu memahami bentuk bantuan atau bail out yang akan dijalankan pemerintah.

"Bukan. Bukan masalah bail out-nya, mekanismenya apa? Kalau misalnya Jiwasraya, negara pemegang saham. Ini kan negara bukan pemegang saham," kata Misbakhun.

Dia juga menyebutkan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan berharap kondisi Sritex tidak menyebar ke perusahaan tekstil lainnya.

 

x|close