Soal Program 3 Juta Rumah, DPR akan Lakukan Ini

Ntvnews.id, Jakarta - Komisi V DPR RI akan mengadakan Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Senin, 4 November 2024, dengan salah satu agenda untuk memperdalam program tiga juta rumah bagi masyarakat miskin.

"Kita coba perdalam. Bagaimana capaian 3 juta rumah dalam satu tahun bisa terealisir," kata Anggota Komisi V DPR RI Yanuar Arif Wibowo kepada Pro 3 RRI, dikutiip dari laman RRI, Jumat, 1 November 2024.

Yanuar menilai perlu adanya perhatian pada hal ini, mengingat anggaran Kementerian PKP hanya sebesar Rp3 triliun, yang menurutnya masih sangat terbatas.

Baca Juga: DPR Ungkap Percepat Pembahasan RUU PPRT

"Tapi saya apresiasi target program ini. Dua juta perumahan ada di pedesaan dan satu juta ada di perkotaan," ujarnya.

Yanuar optimis bahwa membangun perumahan dari desa akan memberikan dampak besar bagi masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

"Jadi kalau kita bicara infrastruktur, bicara pembangunan. Maka rakyat harus bisa merasakan itu," ucapnya.

Ia menyarankan Menteri PKP, Maruarar Sirait, untuk terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait agar program ini berjalan dengan lancar, terutama dengan Kementerian ATR/BPN dan lainnya.

"Ini juga ada kebutuhan lahan dan pembiayaan. Sehingga, bisa mendapatkan harga yang terjangkau," katanya.

Menteri PKP sendiri terus mengampanyekan semangat gotong royong dalam membangun rumah untuk masyarakat miskin, membuka peluang luas bagi semua pihak untuk ikut serta dalam program ini.

Baca Juga: DPR Ungkap Jadwalkan Kunjungan Kerja ke Komnas HAM

Maruarar mengajak berbagai pihak, seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan BUMN, untuk berpartisipasi. Ia juga mengundang para konglomerat serta masyarakat umum untuk turut bergotong royong.

Ara, sapaan akrab Maruarar, menegaskan bahwa permasalahan perumahan bagi masyarakat Indonesia harus diselesaikan dengan baik, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan. Juga pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata," ujar Ara.