Menteri Hukum Ngaku Diminta Prabowo Tinjau Undang-undang Hingga Peraturan Presiden

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa ia telah menerima instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan peninjauan ulang terhadap seluruh undang-undang hingga peraturan pemerintah.

Supratman menjelaskan bahwa Prabowo ingin memastikan tidak ada undang-undang atau peraturan yang menghalangi atau tidak mendukung beberapa program strategis pemerintah.

"Saya sudah mendapatkan sesuai arahan Pak Ketua tadi terkait dengan Presiden beliau sudah menegaskan empat hal Pak. Satu, review semua peraturan perundang-undangan baik tingkatnya undang-undang PP Perpres termasuk peraturan menteri," kata Supratman dalam rapat di Komisi XIII, Kompleks Parlemen, Senaya, Jakarta, Senin, 4 November 2024.

Baca Juga: Profil Supratman Andi Agtas, Politikus Partai Gerindra yang Bakal Jadi Menkumham Lagi?

Beberapa program strategis yang dimaksud mencakup swasembada pangan, kemandirian energi, hilirisasi, serta masalah lahan. Supratman menjelaskan bahwa Prabowo menginginkan agar semua status lahan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.

"Jadi program-program inilah yang akan kita kawal menjadi prioritas untuk kami jadikan rujukan dalam penataan regulasi di Kementerian Hukum," katanya.

Secara internal, Supratman saat ini sedang fokus pada dua hal. Pertama, ia berupaya memastikan proses rekrutmen pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum berjalan dengan baik.

Menurutnya, proses ini merupakan langkah awal yang penting untuk membentuk sumber daya manusia yang akan berperan di masa depan. Supratman menegaskan bahwa kualitas SDM adalah kunci kesuksesan dalam membangun sebuah institusi.

Baca Juga: Harapan AHY Buat Bahlil, Rosan hingga Supratman

Kedua, Supratman fokus pada penerapan sistem merit terutama dalam restrukturisasi lembaga. Saat ini, Setjen Kementerian Hukum terus memperbaiki sistem agar dapat diakses secara transparan oleh publik.

"Karena itu saya berharap mudah-mudahan sebab dukungan teman-teman di Komisi XIII akan kita bersinergi membangun Kementerian Hukum yang lebih transparan," katanya.