DPR Minta Pemerintah Tidak Lakukan Kejar Tayang Soal Regulasi Pecahan Kemenkumham

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah, melalui Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, diminta untuk tidak terburu-buru dalam menyelesaikan regulasi pecahan Kemenkumham. Pernyataan tersebut disampaikan dengan tegas oleh anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Yasonna H Laoly.

Yasonna, yang merupakan mantan Menteri Hukum dan HAM, menyatakan bahwa ia mengenal Supratman dengan baik. Ia juga menyoroti posisi Supratman sebagai Ketua Baleg DPR RI periode 2019-2024.

"Pak menteri ini, mantan Ketua Baleg kita sering membahas undang-undang bersama, ada keinginan untuk pembahasan undang-undang ke depannya. Lebih dalam tidak kejar tayang karena potensialnya bisa menimbulkan banyak soal," kata Yasonna dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Hukum Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024.

Baca Juga: Yasonna Sebut Ada Titipan RUU dari Pemerintah ke DPR

Selain itu, Yasonna juga menyinggung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh. Ia berharap pembahasan UU terkait regulasi pecahan Kemenkumham dilakukan secara lebih mendalam.

"Mahkamah Konstitusi baru saja mengabulkan gugatan dari Buruh tentang ini. Sebagai orang yang sangat berpengalaman di Baleg, tentunya kita menitipkan pesan kepada pemerintah melalui Pak Menteri," ucapnya.

"Ke depannya boleh kita katakan cara-cara pembahasan perundang-undangan lebih kita bahas secara mendalam. Kecuali revisi-revisi singkat barangkali," tambah Yasonna.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kemudian melanjutkan dengan pernyataan mengenai target penyelesaian regulasi pecahan Kemenkumham pada Juni 2025. Dalam rapat perdananya dengan mitra kerjanya di DPR, yakni Komisi XIII, Supratman membahas tentang regulasi tersebut.

Supratman menyebutkan bahwa regulasi seluruh pecahan Kemenkumhan ditargetkan selesai pada Juni 2025 dan ia telah membentuk tim transisi untuk membantu proses tersebut.

Baca Juga: Soal Program 3 Juta Rumah, DPR akan Lakukan Ini

"Bagaimana memuluskan dan menjadi percontohan bagi kementerian-kementerian yang lain agar secepat mungkin seluruh kementerian yang akibat kebijakan Presiden. Dalam membentuk nomenklatur baru itu sesegera mungkin bisa berjalan secara efektif dan efisien," kata Supratman dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Senayan, Jakarta.

Supratman juga mengakui bahwa struktur Kemenkumham pada periode sebelumnya terlalu besar. Ia menyatakan bahwa kementerian ini sebelumnya memiliki jumlah sumber daya manusia terbesar kedua setelah Kementerian Keuangan.

"Dulu Kementerian Hukum dan HAM ini adalah sebuah kementerian yang sangat gemuk ya. Mungkin kementerian nomor dua terbanyak dari sisi sumber daya manusia setelah Kementerian Keuangan," ungkap Supratman.

 d