Soal Jam Tangan Rp1 Miliar, Hendri Satrio: Bisa Itu Dipakai Mengentaskan Kemiskinan

Ntvnews.id, Jakarta - Harga jam tangan para pejabat pemerintahan kini menjadi sorotan publik. Terakhir, publik menyoroti jam tangan yang dikenakan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Tindak Pidana Umum (Dirdik Jampidum) Kejaksaan Agung Abdul Qohar.

Meski telah dibantah oleh Qohar, publik melihat harga jam tangan yang diduga bermerek Audemars Piguet tersebut harganya mencapai Rp1 miliar,

Hal ini pun menjadi sorotan oleh para pengamat, salah satunya Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) lewat cuitannya di akun pribadi X-nya @satriohendri. 

Ia berkelakar, pemerintah bisa membuka donasi jam tangan untuk para pejabat agar masalah kemiskinan di Indonesia cepat selesai.

Baca Juga: Kejagung: Ibu Ronald Tannur Diperiksa di Kejati Jatim 

"Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan saya saran, supaya Mas @budimandjatmiko segera membuka donasi jam tangan para pejabat negara, bayangkan Rp.1Miliar/pejabat, eh Bang @NataliusPigai2 juga boleh ikutan #GerakanDonasiJamTangan #Kadojam #Hensa," ujar Hensa dalam cuitannya di akun pribadi @satriohendri. 

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI pun menilai, respon masyarakat terhadap isu tersebut menandakan kritik mereka terhadap pemerintah.

Pasalnya, sorotan terhadap jam tangan itu keluar disaat kemiskinan di Indonesia masih menjadi isu utama. 

"Saya melihatnya, jam tangan itu membuat masyarakat marah, sebab itu menandakan bahwa sebenarnya ekonomi di Indonesia baik-baik saja jika pemerintah juga bekerja dengan benar mengentaskan kemiskinan," kata Hensa.

Baca Juga: Kejagung Dalami Keterlibatan 8 Perusahaan di Kasus Korupsi Impor Gula Tom Lembong

Oleh karena itu, Hensa pun berharap bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto bisa mengatasi isu kesenjangan sosial yang kini semakin terlihat dari isu jam tangan tersebut.

Ia pun menilai, masyarakat juga berharap Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang dibentuk oleh Prabowo agar bekerja dengan benar dalam mengatasi isu ini. 

"Pak Prabowo membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan ini sebenarnya bukti bahwa masalah kemiskinan ini akan diselesaikan, tinggal jajarannya saja bekerja seperti apa, itu yang ditunggu oleh masyarakat," pungkasnya.