Pemerintah Bakal Larang Warga Jakarta Sedot Air Tanah

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 5 Nov 2024, 08:15
Moh. Rizky
Penulis
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (Instagram @agusyudhoyono)

Ntvnews.id, Jakarta - Warga Jakarta bakalan dilarang menyedot air tanah. Hal ini dilakukan pemerintah, usai ekosistem Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang mengalirkan air bersih selesai dibangun. Larangan ini diberlakukan, karena Jakarta terus mengalami penurunan muka tanah setiap tahun.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan pihaknya membuka pintu bagi swasta untuk ikut berkolaborasi dengan pemerintah dalam menyediakan jaringan pipa air ke rumah tangga.

"Intinya, bahwa semua stakeholders harus terlibat. Ini tugas negara, negara hadir, pemerintah hadir tentu. Tidak hanya itu, tapi juga dengan berbagai pihak lainnya. Swasta, dunia usaha, semua. Kita akan ajak untuk mencari solusi terbaik," ujar AHY saat mengunjungi Tanggul Muara Baru, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

"Karena sekali lagi, ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri atau hanya terisolasi satu pihak dengan yang lainnya,' imbuhnya.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menambahkan, bantuan swasta penting lantaran keuangan negara terbatas dalam pembangunan ekosistem jaringan pipa air.

"Insya Allah bisa mengajak swasta, pasti. Karena kan APBN kita juga tidak akan cukup untuk meng-handle itu semua. Jadi kita persiapkan kapasitas air untuk memasukan ke kota, kemudian bekerja sama dengan pemda setempat membangun jaringan-jaringan ke saluran rumahnya," ujarnya.

Menurut Dody, penurunan muka tanah bahkan sudah terjadi di tengah kota Jakarta akibat pengambilan air tanah yang sangat berlebihan.

Karenanya Kementerian PU telah menyiapkan SPAM dari Bendungan Jatiluhur di Jawa Barat, serta Bendungan Karian dari Banten.

"Ujung-ujungnya adalah pada suatu titik kita akan meminta kepada seluruh masyarakat DKI untuk tidak mengambil air tanah. Sehingga kemudian pergerakan muka tanah benar-benar bisa diminimalkan," kata dia.

"Tapi kan kita tidak bisa melakukan itu sebelum kita sebagai pemerintah, baik pusat maupun daerah bisa memenuhi kebutuhan minimum masyarakat, yaitu air," tandasnya.

x|close