Ini Isi Keputusan Dewan Etik PERSEPI yang Bikin Poltracking Keluar dari Keanggotaan

Ntvnews.id, Jakarta - Lembaga survei Poltracking Indonesia menjadi sorotan karena mendapat sanksi yang dari Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) sebagai dampak dari perbedaan signifikan dalam hasil survei untuk Pilgub Jakarta 2024.

Tak hanya Poltracking, Dewan Etik PERSEPI diketahui juga melakukan penyelidikan terhadap prosedur pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Dikutip dari pernyataan resmi PERSEPI, kedua lembaga tersebut adalah anggota PERSEPI yang telah merilis tingkat elektabilitas tiga pasangan calon  gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang hasilnya menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik, dengan waktu pengumpulan data yang sama.

"Periode pengumpulan data Lembaga Survei Indonesia dilakukan pada 10-17 Oktober 2024, dan Poltracking Indonesia pada 10-16 Oktober 2024," demikian pernyataan PERSEPI, dikutip Selasa (5/11/2024).

Baca Juga: Fakta Menarik Jelang Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024

Ridwan Kamil-Pramono Anung (YouTube KPU Jakarta)

Berikut pernyataan lengkap PERSEPI.

"Tujuan penyelidikan untuk mengetahui kenapa terjadi perbedaan hasil survei di antara kedua lembaga, dan mengidentifikasi apakah terjadi kesalahan dan pelanggaran dalam proses pelaksanaan survei hingga publikasi hasil survei.

Pertanyaan ini muncul di media massa secara luas, dan perlu mendapatkan jawaban  untuk menjaga integritas lembaga survei dan hak publik untuk mendapatkan informasi publik yang benar  dan dipercaya menurut Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) dan etika survei opini publik.

SOP survei opini publik bersandar pada etika kegiatan ilmiah sebagai berikut, yaitu pelaksanaan survei tidak boleh mencederai hak asasi manusia yang tak terbatas hanya pada kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan untuk tidak berpendapat, dan kebebasan untuk menolak menjadi narasumber (responden).

Survei opini publik wajib bersandar pada pengukuran dan metodologi ilmiah yang menjadi pegangan  dalam setiap survei yang reliable dan valid, tidak bisa, sebagaimana standar dalam penelitian ilmiah.

Dari sisi metodologi, sampel harus mewakili populasi dengan tingkat kesalahan dan tingkat kepercayaan  yang bisa ditoleransi. Untuk itu berbagai teknik digunakan dengan mempertimbangkan unsur  representasi dan efisiensi. Dalam praktik survei yang melibatkan populasi besar dan kompleks digunakan multistage random sampling.

Infografis Hasil Survei Sementara Cagub-Cawagub DKI Jakarta (Antara)

Proses Pemeriksaan

1. Pemeriksaan pada kedua lembaga menggunakan parameter dan ukuran yang sama. Pemeriksaan  pada Lembaga Survei Indonesia dilakukan pada Senin, 28 Oktober 2024. Sementara pemeriksaan  Poltracking Indonesia dilakukan pada hari berikutnya yaitu pada Selasa, 29 Oktober 2024.  Setelah pemeriksaan tatap muka, Dewan Etik meminta kedua lembaga untuk menyampaikan  keterangan tambahan secara tertulis yang dikirimkan pada 31 Oktober 2024.

2. Dewan Etik meminta kembali keterangan lanjutan dari Poltracking Indonesia pada Minggu, 2  November 2024 pukul 19.00 WIB, karena dipandang keterangan tatap muka dan tertulis yang  telah disampaikan belum cukup memenuhi standar pemeriksaan.

3. Terhadap Lembaga Survei Indonesia tidak dilakukan permintaan keterangan ulang karena  keterangan yang disampaikan dan bahan-bahan yang telah dikirimkan ke Dewan Etik sudah  memenuhi standar penyelidikan survei.

Kesimpulan dan Putusan

Dari hasil pemeriksaan secara tatap muka dan dari jawaban tertulis dari Lembaga Survei Indonesia dan Poltracking Indonesia dapat disimpulkan dan diputuskan sebagai berikut:

1. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa Lembaga Survei Indonesia telah melakukan survei  sesuai dengan SOP survei opini publik. Pemeriksaan metode dan implementasinya dapat  dianalisis dengan baik.

2. Dewan Etik tidak bisa menilai apakah pelaksanaan survei Pilkada Jakarta yang dilakukan Poltracking Indonesia pada 10-16 Oktober 2024 dilaksanakan sesuai dengan SOP survei opini  publik terutama karena tidak adanya kepastian data mana yang harus dijadikan dasar penilaian  dari dua dataset berbeda yang telah dikirimkan Poltracking Indonesia.

3. Dewan Etik tidak bisa memverifikasi kesahihan implementasi metodologi survei opini publik  Poltracking Indonesia karena adanya perbedaan dari dua dataset (raw data) yang telah  dikirimkan, sebagaimana rincian di bawah ini:

- Dalam pemeriksaan pertama tanggal 29 Oktober 2024, Poltracking Indonesia tidak dapat  menunjukkan data asli 2.000 sampel seperti yang disampaikan dalam laporan survei yang telah dirilis ke publik untuk bisa diaudit kebenarannya oleh Dewan Etik. Poltracking menyampaikan bahwa data asli sudah dihapus dari server karena keterbatasan penyimpanan data (storage) yang disewa dari vendor.

- Dalam penyampaian keterangan tertulis pada 31 Oktober 2024, Poltracking Indonesia  juga tidak melampirkan raw data asli 2.000 sample seperti yang dimintakan dalam dalam  pemeriksaan pertama.

- Dalam pemeriksaan kedua tanggal 2 November 2024, Dewan Etik kembali menanyakan  tentang dataset asli yang digunakan dalam rilis survei, namun Poltracking Indonesia juga belum bisa menjelaskan dan menunjukkan data asli raw data 2.000 sample karena beralasan data tersebut telah dihapus dari server.

- Pada tanggal 3 November 2024 sekira pukul 10.50 WIB, Dewan Etik menerima raw data yang menurut Poltracking Indonesia telah berhasil dipulihkan dari server dengan bantuan tim IT dan mitra vendor.

- Dewan Etik lalu membandingkan kedua data tersebut dan ditemukan banyaknya perbedaan antara data awal yang diterima sebelum pemeriksaan dan data terakhir yang diterima pada 3 November 2024.

- Adanya dua database yang berbeda membuat Dewan Etik tidak memiliki cukup bukti untuk  memutuskan apakah pelaksanaan survei Poltracking Indonesia telah memenuhi SOP  survei atau belum.

4. Dalam pemeriksaan, Poltracking Indonesia juga tidak berhasil menjelaskan ketidaksesuaian antara jumlah sampel valid sebesar 1.652 data sampel yang ditunjukkan saat pemeriksaan dengan 2.000 data  sampel seperti yang telah dirilis ke publik. Tidak adanya penjelasan yang memadai membuat Dewan Etik tidak bisa menilai kesahihan data.

5. Terhadap hal-hal di atas pada angka 2, 3 dan 4, Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila  Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota PERSEPI."