Fakta-Fakta di Balik Pengunduran Diri Poltracking Indonesia dari PERSEPI

Ntvnews.id, Jakarta - Survei politik sering kali menjadi sorotan publik, terutama saat menghadapi perbedaan hasil yang signifikan.

Inilah yang terjadi pada Poltracking Indonesia, yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) setelah menerima sanksi dari Dewan Etik Persepi terkait hasil survei Pilgub Jakarta 2024.

Berikut beberapa fakta yang mendasari keputusan penting tersebut:

1. Isu Integritas Jadi Alasan Utama Pengunduran Diri

Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menyatakan bahwa keputusan ini diambil demi mempertahankan integritas lembaga.

Menurut Masduri, Poltracking pernah diajak bergabung dengan PERSEPI pada 2014 karena integritasnya, dan kali ini mereka keluar karena alasan yang sama.

"Telah 10 tahun Poltracking bergabung bersama PERSEPI. Sejauh ini kami cukup bersabar dengan dinamika internal organisasi. Saat ini kami secara terbuka ingin menyampaikan beberapa hal, yang kami rasa perlu diketahui oleh publik," ujarnya.

Baca Juga: Budi Gunawan Resmi Dilantik Prabowo Sebagai Kompolnas

2. Keberatan atas Hasil Penyelidikan Dewan Etik

Hasil survei Poltracking Indonesia terkait Pilkada Jabar 2024. (YouTube)

Masduri menyebut bahwa Dewan Etik Persepi hanya memberikan penjelasan mengenai metode dan implementasi survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tanpa menyajikan detail yang cukup kepada publik.

Hal ini menjadi poin penting bagi Poltracking, yang merasa bahwa aspek ini perlu diketahui masyarakat untuk transparansi.

3. Data Lengkap Sudah Diserahkan

Poltracking menyatakan telah memenuhi seluruh permintaan data dari Dewan Etik, termasuk data mentah dari dashboard yang diserahkan pada 3 November 2024.

Mereka menegaskan tidak ada perbedaan antara data awal dan data yang terakhir diberikan, membantah anggapan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam data survei mereka.

4. Penggantian PSU (Primary Sampling Unit) yang Kontroversial

Dalam penjelasan Masduri, ia menyebut bahwa Poltracking hanya mengganti 3 PSU karena akses terbatas di wilayah elite Jakarta.

Berbeda dengan LSI yang mengganti hingga 60 PSU, Poltracking merasa bahwa pergantian PSU perlu dijelaskan kepada publik karena dampaknya pada kualitas data survei.

5. Survei di Masa yang Berdekatan tetapi Hanya Poltracking dan LSI yang Disidang

Poltracking mempertanyakan mengapa hanya mereka dan LSI yang dipanggil untuk disidang, padahal Parameter Politik Indonesia (PPI) yang melakukan survei dalam waktu dekat juga memiliki hasil yang berbeda.

Masduri menilai, seharusnya semua lembaga yang surveinya memiliki perbedaan hasil perlu diperiksa secara adil.