Istana Bantah Prabowo Bahas Pilkada di Hadapan Seluruh Kepala Daerah

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membeberkan isi arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2024. Apakah itu terkait Pilkada serentak?

"Jadi Presiden menyampaikan arahan beliau soal garis-garis besar kebijakan beliau selama lima tahun yang akan datang," ujar Hasan kepada wartawan di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis, 7 November 2024. 

Presiden Prabowo, lanjut Hasan Nasbi, menyebut Indonesia merupakan negara yang kaya. Karenanya meminta semua pihak bekerja keras serta mengedepankan efisiensi dan tidak menghamburkan anggaran.

"Beliau mendepankan, negara kita adalah negara yang kaya dan tidak ada alasan kita tidak bisa jadi kaya. Nah, oleh sebab itu semuanya harus bekerja keras, tidak hanya bekerja keras, tapi juga harus efisien, juga harus lepas dari korupsi. Nah ini penekanan dari beliau itu, kerja keras, harus efisien dalam bekerja, termasuk juga dalam menggunakan anggaran," tuturnya.

"Jangan gunakan anggaran, jangan hambur-hamburkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang manfaatnya tidak banyak. Atau malah tidak bermanfaat sama sekali. Karena kalau dihitung-hitung penghematan anggaran itu bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan," imbuh Hasan.

Prabowo, ujar Hasan, juga meminta jajaran untuk tak terlibat korupsi. Prabowo disebut tak segan menindak pejabat yang korupsi.

"Dan yang terakhir yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah tidak korupsi. Nah penting sekali, beliau konsisten sekali menyampaikan banyak hal, dalam banyak hal menyampaikan supaya tidak korupsi. Jangan korupsi. Dan beliau tidak akan segan-segan kalau masih tetap melakukan korupsi, maka tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas. Kira-kira itu mungkin garis besar dari arahan Bapak Presiden," jelas Hasan.

Hasan membantah ada arahan Prabowo terkait Pilkada 2024 dalam kesempatan itu. Prabowo, kata dia, sama sekali tak menyinggung soal pilkada.

"Tadi Presiden sama sekali tidak ada arahan soal pilkada. Sama sekali nggak ada arahan beliau soal pilkada dan tidak menyentuh sama sekali soal pilkada," jelas dia.

"Nyaris 90 persen mirip dengan pembicaraan di sidang kabinet kemarin. Jadi ini yang kalau arahan kepada Menteri kan di sidang kabinet, dan arahan untuk seluruh pimpinan di daerah itu di Rapat Koordinasi Pusat Daerah hari ini. Jadi kira-kira 90 persen arahannya isinya sama," tandasnya.