Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayanti, mendesak pemerintah untuk menghapus biaya pendidikan di tingkat sekolah dasar (SD), baik untuk sekolah negeri maupun swasta.
"Kalau kita mau mengejar agar tidak ada anak yang putus sekolah, terutama di tingkat SD, maka saatnya untuk melakukan perbaikan. Mari kita benahi, terutama dengan memberikan pendidikan gratis di SD, baik negeri maupun swasta," kata Esti dalam rapat kerja bersama pemerintah.
Rapat tersebut dihadiri oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Riset, Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan. Esti mengkritik paparan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti yang dinilainya tidak memuat klausul dari Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".
Baca Juga: Penghapusan Utang UMKM, DPR Bilang Ini
Esti juga memaparkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Agustus lalu, yang menunjukkan masih terdapat 676.852 anak usia 7-12 tahun yang belum pernah bersekolah.
Jika dihitung hingga jenjang SMA, sekitar 4,6 juta anak putus sekolah karena berbagai alasan, termasuk faktor ekonomi, harus bekerja, menikah dini, mengalami kekerasan, ijazah ditahan, jarak sekolah jauh, disabilitas, dan lainnya.
"Sekarang kita fokus pada pendidikan dasar. Untuk SD, baik negeri maupun swasta, seharusnya tidak dipungut biaya. Tetapi kenyataannya, meskipun sekolah negeri tidak memungut biaya, banyak iuran tetap dibebankan. Apalagi sekolah swasta yang harus menanggung biaya operasional, termasuk gaji guru," jelas Esti.
Baca Juga: BSSN Desak RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Masuk Prolegnas DPR
Politikus PDI-P ini juga mengusulkan bahwa jika menggratiskan seluruh sekolah swasta tidak memungkinkan, maka negara dapat melakukan kajian mendalam untuk mengelompokkan sekolah swasta yang layak mendapat subsidi penuh dan yang masih dapat menarik iuran.
"Harapan kami, gebrakan utama adalah memberikan pendidikan gratis. Jika tidak memungkinkan untuk SMP secara keseluruhan, maka SD seharusnya, baik swasta maupun negeri, harus gratis, Pak," ungkapnya.