Ntvnews.id, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak para anggota dalam Pertemuan Ketua Parlemen G20 (P20) ke-10 yang diadakan di Brasil, Amerika Selatan, untuk menghentikan perang di Gaza, Palestina, serta menyalurkan bantuan kemanusiaan.
"Kita harus berupaya mewujudkan solusi dua negara. Perang dan konflik bukannya tidak bisa dihindari. Melainkan ini adalah masalah keputusan politik, apakah kita ingin berperang atau berdamai," kata Puan dalam pernyataan resminya dari Jakarta.
Menurutnya, gencatan senjata menjadi kebutuhan mendesak, dan setiap pihak dapat berperan dalam menyediakan bantuan kemanusiaan yang sangat diperlukan di Gaza.
Baca Juga: Puan Maharani Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Prabowo Subianto
"Ketika dunia sedang menghadapi ketegangan geopolitik dan fragmentasi yang meningkat, saya menyerukan kepada para pemimpin Parlemen anggota G20 untuk mengatasi perpecahan, mengakhiri perang, dan berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan," ujar Puan.
Sebagai ekonomi terdepan, lanjut Puan, G20 dianggap perlu mengambil langkah berani dengan menjadi contoh dalam mengarahkan fokus dan prioritas global. Ia juga menambahkan bahwa berbagai krisis di dunia menuntut perhatian bersama.
"Oleh karena itu, terserah pada kita apakah kita ingin berdamai agar kita bisa mengentaskan kemiskinan, melawan kelaparan, dan menyelesaikan kesenjangan," ucapnya.
Pada sesi bertema 'Peran Parlemen Dalam Mempromosikan Pembangunan Berkelanjutan', Puan menekankan bahwa Sustainable Development Goals (SDGs) mencerminkan visi besar untuk masa depan yang lebih sehat, makmur, dan berkelanjutan.
Namun, upaya mencapai SDGs dihadapkan pada tantangan besar akibat meningkatnya ketegangan geopolitik, kelaparan, kesenjangan, dan krisis iklim.
"Banyak negara berkembang menderita karena beban utang yang sangat besar. Komitmen untuk mencapai seluruh agenda pembangunan pada tahun 2030 telah dirusak oleh berbagai kejadian yang tidak menguntungkan," jelas Puan.
Baca Juga: Puan Maharani Menangis di Rapat Paripurna Terakhir DPR Periode 2019-2024
Ia juga menyoroti isu-isu besar seperti perang di Ukraina, krisis politik di Myanmar, serta serangan Israel di Gaza yang terus menerus, menyebabkan korban di kalangan sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.
Puan menyatakan bahwa waktu terus berjalan dan tindakan lamban seharusnya tidak bisa ditoleransi. Ia menekankan bahwa ancaman terhadap pencapaian SDGs ini perlu dihadapi bersama dengan tindakan kolektif. Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, menurutnya, menuntut peran penuh Parlemen sebagai agen perubahan untuk mencapai setiap tujuan.
"Parlemen harus menggunakan kewenangannya secara efektif untuk mengadopsi undang-undang yang relevan yang menjunjung tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan," ungkap Puan.
Parlemen di setiap negara juga perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pencapaian SDGs. Selain itu, lanjut Puan, parlemen harus merumuskan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang dapat mendorong pertumbuhan tinggi tanpa memperlebar kesenjangan.
"Indonesia berkomitmen untuk mencapai SDGs tepat waktu. SDGs sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur pada tahun 2045," katanya.
Namun, Puan menekankan bahwa upaya nasional saja tidak cukup, sebab tindakan global juga sangat dibutuhkan. Karena itu, diplomasi parlemen seperti P20 disebutnya memainkan peran krusial dalam mendorong kolaborasi global dalam mengatasi tantangan besar abad ini.
"Parlemen negara-negara anggota G20 perlu berkontribusi dalam membangun tiga pendorong pembangunan yaitu keuangan, iklim, dan perdamaian. Mereka menjadi penggerak untuk mencapai kemajuan dalam implementasi SDGs," kata Puan.