Prabowo Sebut Jangan Ada Dendam Politik, Pengamat: Artinya, Jangan Ada Kegaduhan

Ntvnews.id, Jakarta - Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI Ibnu Dwi Cahyo, memberi tanggapan mengenai pidato Prabowo sebelum memulai lawatan luar negeri selama 16 hari, yang meyebut pentingnya persatuan dan menghindari dendam politik dalam pemerintahannya.

Menurut Ibnu, memaknai dendam Politik dalam pemerintahan yang dimaksud untuk memperingati kegaduha politik.

“Inti sebenarnya, selama presiden keluar negeri, enggak boleh ada kegaduhan politik,” tulisnya dalam keterangan yang diterima NTVnews.id.

Baca Juga: Prabowo Mau 4-5 Tahun Lagi IKN Jadi Pusat Pemerintahan Baru

Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI Ibnu Dwi Cahyo (Dok.Istimewa)

Sebagai informasi tambahan, dalam pidato sebelum memulai lawatan luar negeri selama 16 hari, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya persatuan serta menghindari dendam politik dalam pemerintahannya.

Prabowo menyatakan bahwa seorang pemimpin harus berani, tidak menyimpan dendam, dan bekerja demi kepentingan rakyat. Ia mengingatkan bahwa masyarakat memerlukan suasana yang tenang, damai, dan harmonis, serta menegaskan bahwa seluruh pemimpin harus bekerja sama untuk mencapai hal tersebut.

Prabowo juga menekankan bahwa kekuasaan adalah milik rakyat dan demokrasi perlu dijalankan tanpa kekerasan, konflik, atau provokasi. Ia menginginkan agar demokrasi berjalan secara damai, sejuk, dan bebas dari kemunafikan.

Selain itu, Prabowo ingin memastikan pemerintahannya bersih di segala aspek, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam birokrasi dan niat untuk menjalankan pemerintahan.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap APBN Tekor Rp309,2 Triliun di Awal Pemerintahan Prabowo

Prabowo menginstruksikan seluruh tim yang bekerja dengannya, baik dari partai politik, organisasi masyarakat, maupun dari latar belakang lainnya, untuk mengedepankan satu visi, yaitu visi dan misi presiden. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menegaskan bahwa tidak ada visi-misi lain selain visi-misi Presiden.

Sejak pelantikannya pada 20 Oktober di MPR RI, Prabowo menyatakan bahwa pemerintahannya harus bebas dari korupsi dan akan menindak para koruptor di mana pun mereka berada.

Langkah penegakan hukum yang dilakukan baru-baru ini, seperti dalam kasus Ronald Tanur dan operasi tangkap tangan terhadap seorang hakim, memberikan harapan baru kepada masyarakat, dan Prabowo berkomitmen untuk menjaga momentum ini.

Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya stabilitas politik, ekonomi, dan hukum. Sebelum keberangkatan, ia menegaskan agar tidak ada dendam atau motif politik yang menguasai pemerintahan. Prabowo berharap agar selama masa lawatannya, kondisi tanah air tetap stabil, terutama menjelang Pilkada.

Ia juga berupaya menciptakan suasana kondusif untuk meningkatkan kepercayaan investor. Dalam rencana lawatannya, Prabowo akan bertemu dengan Xi Jinping dan Donald Trump, berharap agar stabilitas politik, ekonomi, dan kepastian hukum dalam negeri mampu menarik minat investasi di Indonesia. Prabowo menunjukkan konsistensi dalam menjaga persatuan dan stabilitas negara demi kesejahteraan rakyat, sesuai dengan visi-misi yang telah ia canangkan sejak hari pelantikan.