Ntvnews.id, Jakarta - Ditunjuknya Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) dalam kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengejutkan banyak pihak. Termasuk Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei Kedai/Kopi, Ibnu Dwi Cahyo yang tak memperkirakan Sri Mulyani masuk kabinet Prabowo.
"Kita lihat yang unik juga yang kita tidak sempat perkirakan itu penunjukkan Bu Sri Mulyani," kata Ibnu Dwi Cahyo kala menjadi narasumber dalam acara DPO Podcast di NusantaraTV yang dipandu Pemimpin Redaksi NTVNews.id, Ismoko Widjaya.
Menurut Ibnu, ditunjuknya Sri Mulyani kembali menjadi Menkeu karena ada kebutuhan pasar.
"Ada kebutuhan pasar. Ada suara dari pasar. Mungkin juga investor melihat kalau bukan Bu Sri Mulyani misalkan ini ini sotoy-nya (sok tahunya) saya saja nih. Saya berandai-andai jadi investor. Kalau yang yang jadi menkeunya bukan Bu Sri Mulyani misalkan. Bisa jadi itu mengurangi kepercayaan," tutur Ibnu.
"Kalau pasar engga percaya pada suatu negara dia langsung ambil duitnya taruh di negara lain. Mungkin yang tidak diinginkan juga oleh Pak Prabowo," imbuhnya.
Ibnu menduga ada peran Presiden ketujuh Joko Widodo di balik penunjukkan kembali Sri Mulyani menjadi Menkeu di pemerintahan Prabowo.
"Secara histori 5 tahun kemarin kan Pak Prabowo dengan Bu Sri Mulyani termasuk engga baik-baik saja. Terkait masalah penganggaran. Pak Prabowo ada kebutuhan untuk belanja alutsista yang cukup tinggi. Bu Sri Mulyani berusaha kasih tapi ngerem-ngerem. Tapi belakangan baik-baik saja," ungkap Ibnu.
"Mungkin di situ adalah jalan tengah yang diambil Pak Jokowi. Pak Jokowi meyakinkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi juga bisa jadi meyakinkan Bu Sri Mulyani untuk masuk," tambahnya.
Ibnu menyebut dengan komposisi kabinetnya Prabowo akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Karena pada 10 tahun era Jokowi telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Sejalan dengan misi tersebut Prabowo telah menyiapkan program andalan makan bergizi gratis. Bahkan sampai memecah Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi menjadi tiga kementerian.