AHY Tekankan Urgensi Manajemen Risiko Pembangunan Infrastruktur Demi Perkuat Ketahanan Nasional

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), didampingi Deputi Rachmat Kaimuddin dan Staf Khusus Menteri Agust Jovan Latuconsina, memberikan keynote speech pada acara Accelerating National Development Risk Management Implementation Forum.

Gelaran yang mengusung tema “Urgensi Pelaksanaan Manajemen Resiko Pembangunan Nasional (MPRN) di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan" diselenggarakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini, dilaksanakan di Sanur, Bali, Senin, 11 November 2024.

"Forum ini sangatlah penting karena membahas bagaimana kita bisa mewujudkan komitmen bersama untuk memitigasi risiko, untuk melakukan manajemen risiko dari semua aspek pembangunan nasional," kata AHY.

AHY (Istimewa)

Terkait manajemen risiko, AHY menjelaskan bahwa juga menemui trilema pembangunan infrastruktur, trilema antara atensi, utilitas, dan juga keberlanjutan.

Pembangunan infrastruktur dihadapkan pada tantangan dan perbaikan dalam pembangunan infrastruktur, yaitu isu pengadaan lahan, integrasi data dan perencanaan, pembiayaan yang belum optimal, kualitas pembangunan, ketersediaan dan pemerataan.

“Untuk itu, diperlukan pembangunan infrastruktur yang konsisten dan terukur dengan perencanaan yang matang, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta penerapan dan penyiapan peraturan pelaksanaan MPRN (Manajemen Risiko Pembangunan Nasional) mulai dari tataran strategis hingga operasional,” jelas AHY.

AHY (Istimewa)

AHY mengingatkan untuk mencegah adanya kebocoran, bukan hanya dari pembiayaan, melainkan juga efisiensi. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik, dan kolaborasi yang baik antara pusat dan daerah serta dikawal dengan regulasi dan kebijakan yang tepat.

Plt Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di forum yang sama menjelaskan, pembangunan nasional bersifat lintas sektoral sehingga isu-isu yang ditemukan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh suatu institusi itu.

Maka, setiap institusi pemerintah dan badan usaha perlu menerapkan MRPN agar permasalahan pembangunan lintas sektoral yang ada selama ini dapat segera diatasi.