Soal Kemungkinan Pemeriksaan Budi Arie dalam Kasus Judi Onlie, Kapolri Bilang Ini

Ntvnews.id, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Polri kemungkinan akan memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi terkait kasus judi online.

Desakan dan desus pemeriksaan ini dilakukan menyusul dugaan bahwa sejumlah staf Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terlibat dalam melindungi situs-situs judi online.

"Ya saya kira, kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya, mengarahkan nama-nama tertentu, saya kira tentu pasti akan diproses akan diproses, akan diperiksa," kata Sigit ketika ditanya tentang potensi pemeriksaan terhadap Budi Arie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 November 2024.

Baca Juga: 5 Wilayah Ini Disebut Kapolri Sebagai Daerah Rawan di Pilkada

Sigit menegaskan bahwa Polri berkomitmen penuh dalam memberantas judi online. Ia menyebutkan bahwa proses pemeriksaan masih berlangsung dalam rangka pengungkapan kasus ini.

"Jadi saat ini pemeriksaan yang kita lakukan masih belum selesai tadi malam, anggota kami kembali dari Malaysia untuk menangkap dua pelaku buron yang saat ini sedang dalam pendalaman untuk mengembangkan akan mengarah kepada siapa saja," jelasnya.

"Yang jelas komitmen kita, kita akan tegakkan kalau memang ini menyasar kemana saja, tentunya sepanjang itu bisa dibuktikan kita akan proses tuntas," tambah Sigit.

Sigit juga menekankan bahwa ia telah memperingatkan anggotanya agar tidak terlibat dalam judi online, dan ia tidak segan memberikan sanksi kepada anggota yang terbukti terlibat.

"Saya sudah perintahkan untuk dilakukan penertiban, sanksi demikian juga yang terlibat menerima atau bahkan membekingi saya minta untuk diusut tuntas dan itu di proses pidana," tegasnya.

Baca Juga:  Kapolri Buka-bukaan Kabar Terkini Kasus Ipda Rudy Soik

Selain itu, Sigit mengungkapkan bahwa Polri telah bekerja sama dengan PPATK dan kementerian terkait guna mempercepat pengusutan kasus judi online ini. Kerja sama tersebut bertujuan untuk memaksimalkan proses penindakan.

"Dengan OJK sehingga kemudian terkait dengan harta-harta mereka, kita bisa melakukan tracing dan apabila itu bisa kita dapatkan, bisa kita sita dan bisa kita serahkan ke negara," tutur Sigit.

"Yang utama adalah agar masyarakat kemudian perlahan-lahan kita harap bersama tentunya dengan melibatkan seluruh tokoh, seluruh kementerian dan lembaga, keterlibatan pemerintah daerah, baik pusat maupun kabupaten untuk bersama-sama melakukan pencegahan," tandasnya.