Optimalkan Kebijakan, Menko PMK Gandeng BIG Manfaatkan Data Geospasial

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) baru-baru ini menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Hal tersebut untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informasi geospasial dalam penyusunan kebijakan yang lebih akurat, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung pembangunan yang lebih efektif dan efisien melalui pemanfaatan data geografis yang lebih mendalam.

Dalam acara penandatanganan MoU tersebut, Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya penggunaan teknologi geospasial untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

Penandatanganan MoU Kemenko PMK dengan BIG (Antara/ Anita Permata Dewi)

"Kita butuh kecepatan, akurasi, tetapi juga mudah dilakukan sehingga pekerjaan bisa lebih produktif dengan implementasi kebijakan yang tepat sasaran dalam isu pendidikan, kependudukan, kesehatan, dan kebencanaan," kata dia, dikutip dari Antara.

Pratikno juga menambahkan, dengan penggunaan data geospasial yang lebih sistematis dan terintegrasi, pemerintah dapat mengatasi berbagai isu sosial dan ekonomi secara lebih efisien.

Teknologi geospasial memungkinkan pemetaan yang lebih akurat dan real-time, yang sangat penting untuk merespons berbagai masalah secara cepat dan tepat.

Kerja sama antara Kemenko PMK dan BIG diharapkan dapat mengoptimalkan berbagai intervensi sosial yang dilaksanakan pemerintah, terutama dalam konteks kesejahteraan masyarakat.

Menteri PMK Pratikno (NTVNews.id/ Adiansyaj)

Melalui geo-tagging atau penandaan data berbasis lokasi, informasi geospasial yang tepat dapat memberikan solusi yang lebih efektif dalam menangani masalah sosial, kesehatan, hingga bencana alam.

Menko Pratikno menjelaskan, informasi yang disajikan secara real-time dan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan peta geospasial akan sangat berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan intervensi kebijakan.

Kepala BIG, Muh. Aris Marfai, menyambut baik inisiatif Kemenko PMK untuk memanfaatkan data geospasial dalam perumusan kebijakan.

Menurut Aris, data-driven decision making adalah prinsip yang selalu ditekankan dalam setiap kebijakan yang digagas oleh Kemenko PMK. Adanya kolaborasi ini, BIG berharap dapat memberikan kontribusi besar dalam penyusunan kebijakan berbasis data geospasial yang lebih tepat dan terukur.