Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, pihaknya akan melaksanakan sembilan kegiatan prioritas yang mendukung visi Astacita Presiden Prabowo.
Dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta pada hari Selasa, Agus menjelaskan bahwa sembilan program utama tersebut mencakup pengembangan industri hijau, industri halal, penguatan industri kecil dan menengah (IKM) dalam rantai pasokan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor industri, serta upaya peningkatan produktivitas industri melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi.
Selain itu, beberapa kegiatan lain yang juga akan mendukung pencapaian Astacita antara lain hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, percepatan ekspor produk dan jasa industri, peningkatan penggunaan produk domestik, serta pengembangan kawasan industri melalui konsep aglomerasi.
Menperin menambahkan, untuk mendukung implementasi program prioritas tersebut, Kemenperin akan memperoleh anggaran sebesar Rp2,51 triliun pada tahun 2025. Angka ini mengalami penurunan 34% dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp3,83 triliun.
"Pagu tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp2.049 miliar, PNBP sebesar Rp99,9 miliar, BLU sebesar Rp256 miliar dan SBSN sebesar Rp114,7 miliar," kata Menperin, dilansir dari Antara, selasa 12 November 2024.
Baca juga : 2 Orang Tewas Seketika Motornya Dihantam Mobil Box di Bekasi, Kondisinya Mengenaskan
Menperin menjelaskan bahwa pengurangan anggaran tersebut berdampak pada beberapa kegiatan prioritas. Sebagai contoh, pendampingan teknis untuk memenuhi standar industri hijau pada 25 perusahaan tidak dapat dibiayai. Selain itu, fasilitasi dan pembinaan industri halal hanya dapat dilakukan untuk 1.000 industri dari target awal sebanyak 6.000, dan penumbuhan wirausaha baru (WUB) hanya bisa diberikan kepada 1.365 IKM, padahal kebutuhan total mencapai 3.906 IKM.
Pelatihan vokasi dengan sistem 3in1 hanya dapat dialokasikan untuk 1.070 orang dari total kebutuhan sebanyak 75.170 orang. Sementara itu, penyelenggaraan pendidikan vokasi di Politeknik/Akom baru dapat mencakup 2.537 mahasiswa, sehingga 10.096 mahasiswa lainnya belum dapat dibiayai. Untuk SMK, baru 1.712 siswa yang teralokasi dana, sementara 6.763 siswa lainnya belum mendapat pembiayaan.
"Restrukturisasi permesinan industri besar dan IKM untuk peningkatan teknologi hanya dapat diberikan untuk 73 dari total kebutuhan sebanyak 422 perusahaan/IKM," lanjutnya.
Selain itu, pengembangan serta hilirisasi industri berbasis komoditas seperti rumput laut, sagu, teh, susu, dan hasil hortikultura belum dapat dibiayai. Promosi luar negeri yang direncanakan, seperti World Osaka Expo, High Point Market di North Carolina, Hongkong Food Expo, dan Paris Airshow, juga tidak dapat dibiayai. Begitu pula dengan fasilitasi Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang hanya bisa diberikan untuk 875 dari 3.375 sertifikat produk domestik yang dibutuhkan.
Baca juga : Menpora Dito Dukung Penuh Kejurnas Pencak Silat 2024 di TMII
"Pendampingan pemenuhan dan kepatuhan kawasan industri terhadap regulasi yang berlaku serta penyusunan regulasi turunan PP Perwilayahan Industri belum dapat dibiayai," katanya.
Meskipun begitu, Menperin menyatakan bahwa terbatasnya anggaran bukanlah suatu masalah besar. Pihaknya akan mencari solusi dengan menjalin kerja sama dengan sektor swasta atau dengan memperkuat regulasi serta kebijakan yang dapat mendukung kemajuan industri.